Upaya Menggali Potensi PNBP Melalui Optimalisasi BMN Pada KPPN Takengon

  • Whatsapp

Ditulis Oleh, Seniora Nusantara Ginting

Penulis Adalah Pejabat Fungsional KPPN Takengon

Read More

Pendahuluan

Dalam PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai bagian dari Pengelolaan Barang Milik Negara diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 PP. No. 27 Tahun 2014 mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan yang dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk terselenggaranya pemanfaatan Barang Milik Negara yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang efisien, efektif, dan optimal. Hasil optimalisasi Barang Milik Negara diharapkan dapat menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pada akhirnya dapat digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk optimalisasi Barang Milik Negara yang telah dilakukan pada KPPN Takengon dalam rangka upaya peningkatan PNBP pemanfaatan BMN berupa sewa dan pemindahtanganan .

Pembahasan

Optimalisasi BMN melalui sewa salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat menghasilkan PNBP adalah dengan menyewakan kepada pihak ketiga.

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Penyewaan Barang Milik Negara dilakukan dengan tujuan:
Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak dilakukan penggunaannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang dan Mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.

Dalam rangka pelaksanaan optimalisasi Barang Milik Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon telah mendapatkan persetujuan untuk menyewakan sebagian gedung dan lapangan olah raga kepada masyarakat, BUMN/BUMD, dan Satker K/L, maupun pihak swasta .

Adapun sebagian tanah dan gedung yang telah disetujui untuk disewakan yaitu:
Ruang Aula, Ruang aula KPPN Takengon mempunyai luas 240 m2 dengan kapasitas maksimal 100 orang berlokasi disamping gedung utama kantor. Ruangan ini telah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai antara lain : meja, kursi, panggung, proyektor, layar proyektor, mimbar, AC, sound system dan penerangan yang memadai. Ruang aula tersebut juga memiliki akses pintu masuk sendiri yaitu pada samping dan belakang gedung kantor sehingga tidak mengganggu proses layanan pada ruang layanan front office KPPN Takengon. Fasilitas pendukung lainnya yang berada di samping ruang aula tersebut yaitu toilet pria, toilet wanita, mushala dan lapangan parkir yang sangat luas sehingga ruangan ini akan sangat nyaman untuk digunakan oleh penyewa. Dengan tarif sewa sebesar Rp.1.099.000 per 8 jam potensi pendapatan (PNBP) dari sewa Aula dalam setahun sebesar Rp. 26..376.000,- .

Lapangan olah raga
Lapangan olahraga dengan luas 560 m2 dan berada disamping gedung kantor utama KPPN Takengon. Dalam tiga tahun terakhir, lapangan ini telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk dapat digunakan sebagai sarana penunjang bagi pegawai KPPN Takengon. Pengerasan dan pengecatan telah dilakukan agar lapangan ini dapat digunakan dengan nyaman sebagai sebagai sarana olahraga antara lain bola voli, tenis lapangan dan futsal. Lapangan ini juga sering kali digunakan sebagai sarana bermain khususnya bagi anak-anak/ keluarga pegawai KPPN Takengon. Lapangan olahraga ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas yang juga cukup memadai, antara lain : jaring pembatas lapangan dengan ketinggian s.d 4 meter, net voli, lampu penerangan (apabila digunakan pada malam hari), net tenis lapangan, sound system, lampu sorot dan CCTV (untuk pengamanan). Dengan tarif sewa Rp.19.000,-/per jam, potensi pendapatan (PNBP) dari sewa lapangan dalam 1 tahun sebesar Rp. 17.784.000,- .

Optimalisasi BMN melalui Pemindahtanganan
Pemindahtanganan menjadi salah satu bentuk optimalisasi barang milik negara pada KPPN Takengon, Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan penghematan dari sisi pemeliharaan dan juga mempuyai potensi penerimaan negara (PNBP).

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan sensus Barang Milik Negara pada tahun 2019 dan adanya beberapa Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat, KPPN Takengon telah melakukan penghapusan Barang Milik Negara tersebut dengan cara pemindahtanganan (penjualan) di tahun 2020 dengan jumlah barang mencapai 160 (seratus enam puluh) unit Barang Milik Negara meliputi kendaraan roda 2 dan peralatan mesin. Dari hasil lelang BMN berupa kendaraan roda 2 sebanyak 2 (dua) unit tersebut berhasil terjual dengan harga sebesar Rp 9.895.555 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) .Dan dari hasil pelaksanaan lelang peralatan mesin milik KPPN Takengon berhasil terjual dengan harga sebesar Rp 4.199.999 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah.

Penghematan biaya (cost saving) berupa eliminasi penggunaan sumber daya yang tidak perlu dan penerimaan negara yang dapat dihasilkan (revenue generator) dari penjualan aset yang sudah tidak digunakan, merupakan dua aspek yang diharapkan dapat dihasilkan dari optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaan operasionalnya. Disamping berakibat pada penurunan nilai aset, penumpukan aset yang tidak digunakan berakibat pada kebutuhan ruang penyimpanan yang lebih besar yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat. Akibatnya terjadi inefisiensi karena penggunaan sumber daya yang tidak memberi manfaat langsung terhadap kegiatan operasional pemerintah.

Penutup
Optimaisasi BMN melalui sewa dan pemindahtanganan mempunyai potensi yang besar untuk dapat menambah Penerimaan Negara Bukan pajak, Banyak aset- aset pemerintah baik berupa gedung maupun tanah yang selama ini menganggur / tidak dimanfaatkan yang sebenarnya mempunyai potensi untuk dapat menghasilkan PNBP.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa optimalisasi aset tidak hanya melakukan evaluasi tertib administrasi dan kemudian mempresentasikan di dalam neraca, namun juga bisa mulai dikembangkan secara lebih ambisius dengan berbagai macam potensi kesempatan untuk bisa memperbaiki pengelolaan aset negara di Indonesia. Salah satu isu hangat di tengah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah dengan optimalisasi aset untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif di seluruh Indonesia yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit.

Pemanfaatan aset yang dapat menghasilkan pendapatan menjadi suatu alternatif yang menarik. (*)

Related posts