Soal Temuan BPK, Ini Penjelasan Inspektorat Bener Meriah

  • Whatsapp

REDELONG : Sedikitnya ada 24 temuaan Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI ) perwakilan Aceh atas pengelolaan anggaran tahun 2018 di beberapa Satuan Perangkat Kerja Kabupaten ( SKPK ) Bener Meriah.

Menindak lanjuti temuan BPK itu, Pelaksana tugas ( Plt ) Inspektur Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Mawardi saat dikonfirmasi media ini Rabu 17 Juli 2019 di Kantor DPRK Bener Meriah menerangkan, dari pemeriksaan BPK atas laporan pengelolaan keuangan di Bener Meriah tahun anggaran 2018 terdapat 24 temuan yang tersebar dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ).

Read More

Secara subtansi, ada dua jenis temuan pihak BPK itu, yaitu temuan berupa admistratif dan temuan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah. Sebut Mawardi.

Dia mengatakan, sejauh ini tindak lanjut yang dilakukan pihaknya yaitu sudah membuat sebuah surat yang ditandatanggani oleh Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi dengan tujuan agar setiap temuan itu direspon oleh SKPK terkait.

Dijelaskannya, terkait temuaan yang bersifat admistratif maka pihak SKPK yang bersangkutan harus merespon menyelesaikan dengan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan.

Sementara, untuk temuan yang menimbulkan kerugiaan daerah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan maka dinas tersebut wajib mengembalikan uang tersebut kepada Kas Daerah ( Kasda ).

” Seperti yang terjadi di bagian kesekretariatan, ada temuaan yang bersifat timbulnya kerugiaan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan mereka sudah mengembalikan uang tersebut pada Kas Daerah “, ucapnya.

Terkait besaran temuaan BPK atas kerugian daerah yang tersebar di SKPK, Mawardi menyebutkan kerugian mencapai 1, 8 Milyar dan sejauh ini sudah ada sebahagian yang telah mengembalikannya.

Ketika disinggung masih banyaknya temuan-temuan oleh BPK, namun Bener Meriah barusan sukses mendulang opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) yang ke-5 kalinya atas laporan keuangan tahun anggran 2018. Dia mengatakan, daerah-daerah yang mendapatkan WTP bukan berarti minim dari temuan.

” Daerah mendapatkan WTP bukan berarti minim temuan, namun ada indikator-indikator dan batas penilaian oleh pihak BPK itu sendiri untuk menentukan peraih WTP ”

” Seperti Bener Meriah, walau terdapat temuan toh kita juga mendapatkan WTP, karena secara standarisasi penilaian BPK kita masih wajar dan pantas menerima prestasi tersebut, dan itu hampir semua daerah diaceh mendapatkan WTP pada tahun ini “ungkapnya.

Katanya, dari ekspos oleh BPK-RI di Jakarta yang saat itu ia turut menghadiri j Bener Meriah masuk 10 besar dengan presentase 60 persen yang sudah menindak lanjuti temuan pada semester pertama.

Untuk itu, dia berharap kepada SKPK terkait agar segera merespon temuan BPK itu dengan baik sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam LHP itu yaitu 60 hari.

Karena inspektorat sebagai tim Tindak Lanjut Hasil Penemuan ( TLHP ) di tingkat daerah, yang berkewajiban menyampaikan laporan atas tindak lanjut temuaan kepada pihak BPK-RI mengharapkan baik temuan admistratif maupun temuan yang menimbulkan kerugian daerah atas pengelolaan keuang segera direspon dan diselesaikan secepatnya oleh OPD terkait. Pinta Mawardi. ( Gona )

  • Whatsapp

Related posts