SK Plt. Gubernur Aceh dan Plt. Bupati Bener Meriah Diserahkan Mendagri

JAKARTA: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo menyerahkan SK Plt. Gubernur Aceh dan SK Plt. Bupati Bener Meriah kepada Wakil Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT., dan kemudian pada saat yang hampir bersamaan itu pula secara langsung Plt. Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT., dihadapan Mendagri juga langsung menyerahkan SK Plt. Bupati Bener Meriah kepada Wakil Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi, bertempat di Aula Sasana Bhakti Praja Gedung C. Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Acara penyerahan SK Plt. Gubernur Aceh dan SK Plt. Bupati Bener Meriah ini dirangkai dengan Pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) dalam jajaran lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari jajaran Pemerintah Aceh dan Kabupaten Bener Meriah.

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan keperihatinannya atas apa yang dialami dan menimpa pasangannya dan Bupati Bener Meriah dan memohon dukungan semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh, termasuk dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan jajaran.

Semenrara itu Mendagri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya mengamanatkan kepada kedua pimpinan daerah ini untuk selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam meneruskan roda penerintahan.

“Gubernur Aceh masih tetap Pak Irwandi Yusuf dan begitu juga Bupati Bener Meriah masih Pak Ahmadi, akan tetapi karena mereka berhalangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka harus di Plt-kan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan”, sebut Mendagri Tjahyo.

“Oleh karenannya selalu harus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dan bila ini sulit untuk dilakukan, maka dalam mengambil keputusan dan kebijakan harus mendapat persetujuan pihaknya di Kemendagri.

Mendagri juga menjelaskan sedikitnya ada lima kewenangan Plt. Gubernur atau Plt. Bupati, diantaranya pertama : memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kedua : memelihara ketertiban dannketenteraman masyarakat, ketiga : melakukan pembahasan Rancangan Perda dan menandatangani Perda, keempat : melakukan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelima : hal-hal lain diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”, papar Tjahjo Kumolo menjelaskan.(REL)