Regulasi Dayah Belajar Online Tumpang Tindih, Fraksi Golkar Minta Kinerja Oknum Satpol PP Dievalusi

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Tengah Muchsin Hasan (Photo/Kabargayo)

Kabargayo.com, Takengon: Ketua Fraksi Patai Golongan Karya (Golkar) Aceh Tengah angkat bicara terkait  Dayah/Pesantren di Kabupaten itu memberlakukan belajar secara daring (online).

Menurut praksi Golkar, pembuatan dan penerapan regulasi itu tumpang tindih (Overlap) surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah bertentangan dengan aturan diatasnya yaitu Surat Edaran (SE) Bupati Aceh Tengah Nomor 2300 Tahun 2021.

Read More

“Fraksi Golkar meminta eksekutif untuk lebih sinergi dalam mengeluarkan regulasi terkait penanganan Covid 19, agar tidak tumpang tindih dan tertib adminitsrasi,” kata Muchsin  Hasan, Sabtu 31 Juli 2021.

Hal itu ia utarakan dalam dalam rangkaian pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Apbk Aceh Tengah tahun anggaran 2020.

Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar tersebut mengatur pemberlakukan PPKM pada lingkungan dayah, didalamnya dicantumkan, membatasi kunjungan orang tua santri, pengajar/guru dan santri dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala dan membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid 19.

Fraksi Golkar melalui DPRK Aceh Tengah meminta Bupati Aceh Tengah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mengevaluasi kinerja ASN pada Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP), dalam hal ini Bidang Ops Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP.

Dalam pelaksanaan tugasnya kata Muchsin, diduga banyak menimbulkan kegaduhan, pihaknya juga menerima laporan masyarakat, bahwa pihak terkait diduga kurang mengedepankan sikap Humanisme dalam penegakan peraturan serta lebih pada prilaku intimidasi dan tebang pilih.

Ia juga meminta meminta, lembaga eksekutif untuk lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah untuk lebih berinovasi dengan meningkatkan kinerja, bukan hanya sekedar mengisi kekosongan jabatan dengan adanya pemekaran Susunan Perangkat Daerah yang baru  di Qanunkan.

“Dinas Pendidikan Dayah diharap membuat inovasi, kami memberi dukungan penuh kepada saudara untuk lebih mengoptimalkan penganggaran keperluan dayah-dayah dalam melalui APBKP 2021 di APBK 2022 mendatang, antara lain, pemberian beasiswa bagi para santriwan/santriwati berprestasi yang tergolong kurang mampu, pemberian intensif guru dayah seluruh dayah, biaya operasional, biaya rutin dayah, insentif tengku guru dayah dan pembangunan seluruh sarana dan prasarana dayah dan lain-lain yang diperlukan,” pinta Muchsin Hasan.

Ia juga mendukung langkah yang ditempuh Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Kabupaten Aceh Tengah, tentang pemberlakukan PPKM di lingkungan Dayah, bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tengah harus menarik Surat Pemberitahuan Pembelajaran Daring (online) Nomor 145.44/19/DPD/2021 tertanggal 26 Juli 2021.

“Karena bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 2300. Jika dikemudian hari, adanya surat lain hendaknya dilakukan sosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kegaduaan seperti saat sekarang ini. Dan perlu peningkatan koordinasi dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban.,” Terang Muchsin Hasan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Subhandy mengatakan, pihaknya akan akan segera meluruskan terkait penutupan Dayah, menurut dia, rujukan awal yang harus dipatuhi adalah Surat Edaran Bupati nomor 2300.

“Akan kami sesuaikan kembali secepatnya, begitupun dengan permintaan yang diutarakan tentang oknum Satpol PP, ini akan kami lakukan,” kata Subhandy. (KG31)

Related posts