Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat, Aliansi Perempuan Tuntut Keseriusan Pemerintah

REDELONG: Meningkatnya kasus pelecehan kekerasan seksual terhadap anak  tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah,  belasan aktivis  perempuan dan anak yang terdiri dari Aliansi Perlindungan Anak Gayo ( APAG), Aliansi Pergerakan Perempuan untuk Anak Gayo ( APPAG) dan Forum koordinasi Perempuan Bener Meriah ( FKPBM) datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ( DPRK) Bener Meriah guna mendesak Eksekutif dan legislatif membuat Qanun perlindungan perempuan dan anak. Kamis 25 Oktober 2018.

Kehadiran belasan perempuan yang dikoordinatori Raylawati, SH ke DPRK Bener Meriah disambut Wakil I Ketua DPRK Bener Meriah Darwinsah, dan anggota DPRK Tgk. Usman Yacub, Mahmudi, S. Sos, dan dr. Jwahirsyah Putra.

Di hadapan para DPRK, Raylawati menyampaikan sedikitnya 6 poin tuntutan mereka yang harus segera dilaksanakan pihak Legislatif diantaranya, yakni mengesankan Qanun pemberdayaan perempuan dan Qanun perlindungan anak, menganggarakan biaya yang signifikan buat sektor pemberdayaan dan perlindungan anak, pembentukan,  Satgas perlindungan anak Kabupaten Bener Meriah.

Lainnya, menuntut komitmen pemerintah kabupaten Bener Meriah untuk mewujudkan kota layak anak melalui pemenuhan indikator dan mendorong lahirnya Qanun adat parak bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tetap menjunjung tinggi Azas keadilan dan kesehatan dalam bingkai hak asasi manusia.

Sementara menurut, Ayu Rita Jahara, S. Pd, yang juga merupakan salah satu anggota Aliansi Pergerakan Perempuan untuk anak Gayo ( APPAG) menuturkan, terkait pelecehan kekerasan seksual terhadap anak untuk saat ini Kabupaten Bener Meriah menempati peringkat ke-6 dari 23 Kabupaten se- provinsi Aceh.

Lanjutnya, sebagai orang tua kita merasa resah dan khawatir,  apabila hal ini tidak ditangapi dengan serius oleh pihak-pihak yang membidangi persoalan ini. Ungkap Ayu Rita.

Senada dengan Ayu Rita, Marhamah, juga mendesak DPRK untuk mengevaluasi kinerja instansi terkait yang membidangi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bener Meriah.

Marhamah juga memaparkan, berkaca dari kasus yang menimpa anak-anak ( pelecehan) yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, hampir 70 persennya pelakunya adalah orang-orang dekat korban. Untuk itu kita mendesak DPRK Bener Meriah agar segera mendorong peran aktif dinas terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menitipkan anak-anaknya kepada sembarangan orang. Pintanya.

Menanggapi apa yang tuntutan tersebut, wakil ketua DPRK Bener Meriah,  Darwinsyah mengatakan, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung apa yang dituntut tersebut baik itu terkait anggaran maupun  Qanun. Untuk itu guna untuk lebih mengakomodir semua saran dan tuntutan dewan akan membuka ruang untuk saling berdiskusi dan dalam hal ini di DPRK ada badan legislatif ( Banleg) dan Komisi D yang membidangi hal itu. Ujar Darwin.

Dia menyatakan, baik dinas terkait maupun Komisi D untuk duduk dan mendiskusikan solusi terbaik kedepanya menyakut perlindungan Perempuan dan anak.

Sedangkan menurut Tgk. Usaman Yacub, pihaknya perlu untuk diberikan bahan bahan terkait apa yang dibutuhkan terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak, karena sebaigai anggota DPRK kami juga masih memiliki keterbatasan baik dari segi Qanun maupun hal lainnya. Sebut politisi PDA itu.

Menurut dr. Jwahirsyah Putra politisi PDIP, perlu kiranya untuk membentuk instansi khusus yang menangani hal ini,  karena selama ini Tim perlindungan perempuan dan anak dibawah naungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluaran. Secara otomatis anggaran mereka akan terbagi.

Untuk itu, kata Jwahir, perlu di bentuk apakah itu berbentuk UPTD atau sejenisnya yang berdiri sendiri membidangi persoalan ini. Tandas Jwahir. ( Gona )

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!