Mengukur Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Membahas pelaksanaan APBN untuk wilayah kerja KPPN Takengon

Oleh:  Rusli*

Periode pelaksanaan anggaran pengelolaan dana APBN semester I Tahun Anggaran 2019 sudah berakhir.  Banyak hal yang dapat kita cermati selama satu semester tersebut. Selain tingkat penyerapan anggaran, kinerja dalam pelaksanaan anggaran setiap satuan kerja penerima dana APBN juga dapat kita lihat dan kita ukur. Tulisan ini akan membahas pelaksanaan APBN untuk wilayah kerja KPPN Takengon.

Sampai dengan berakhirnya semester I Tahun Anggaran 2019, tingkat serapan seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Takengon mencapai 44,37%, dengan realisasi sebesar Rp491 miliar dari total alokasi dana sebesar Rp1.107 miliar. Tingkat serapan ini berada di atas target tingkat serapan secara nasional yang ditetapkan sebesar 40%.

Secara garis besar tingkat serapan ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 48,52% yaitu dengan realisasi sebesar Rp244 miliar dari total alokasi sebesar Rp503 miliar, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tingkat serapan sebesar Rp40,92% yaitu dengan total realisasi sebesar Rp247 miliar dari alokasi dana sebesar Rp604 miliar. Secara detil realisasi belanja negara tersebut disajikan berikut ini:

Dalam ribuan rupiah

URAIAN PAGU REALISASI %
B. Belanja Negara          1,107,475,368          491,440,820 44.37
 I. Belanja Pemerintah Pusat              503,136,249          244,117,262 48.52
         1. Belanja Pegawai              264,841,695          140,705,340 53.13
         2. Belanja Barang              167,161,715             84,241,546 50.4
         3. Belanja Modal                66,816,839             17,546,775 26.26
         4. Bantuan Sosial                   4,316,000               1,623,600 37.62
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa              604,339,119          247,323,558 40.92
         A. Transfer ke Daerah              201,934,367               5,880,707 2.91
               a. Dana Perimbangan              201,934,367               5,880,707 2.91
       ii. Dana Transfer Khusus              201,934,367               5,880,707 2.91
        – Dana Alokasi Khusus Fisik              201,934,367               5,880,707 2.91
        B. Dana Desa              402,404,752          241,442,851 60

 

Tingkat capaian realisasi semester I Tahun Anggaran 2019 ini lebih baik jika dibandingkan tingkat capaian realisasi semester I Tahun Anggaran 2018. Untuk semester I Tahun Anggaran 2018 capaian realisasi belanja sebesar 38,41% dengan total realisasi belanja sebesar Rp414,50 miliar dari total alokasi dana sebesar Rp1.079 miliar. Rincian perbandingan realisasi tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Dalam ribuan rupiah

Uraian Tahun 2019 Tahun 2018
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
Belanja pemerintah pusat              503,136,249          244,117,262 48.52 532.235.011 199.319.286 37,45
Transfer ke Daerah dan Dana Desa              604,339,119          247,323,558 40.92 546.915.146 215.179.936 39,34
Total Belanja Negara          1,107,475,368          491,440,820 44.37 1.079.150.157 414.499221 38,41

 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan gambaran tingkat keberhasilan satuan kerja di dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Untuk mengukur tingkat Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam pengelolaan dana APBN, Kementerian Keuangan telah menetapkan 12 (dua belas) indikator pelaksanaan anggaran. Salah satu indikator tersebut adalah tingkat penyerapan anggaran. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan dalam empat aspek sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

  • Aspek kesesuaian dengan perencanaan, yang terdiri dari:
  1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  2. Halaman III DIPA
  3. Pagu minus
  • Aspek kepatuhan terhadap regulasi
  1. Pengeloaan Uang Persediaan
  2. Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  3. Data kontrak
  4. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
  • Aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan
  1. Penyelesaian tagihan
  2. Penyerapan anggaran
  3. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  • Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan
  1. Perencanaan kas
  2. Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM)

KPPN Takengon sebagai instansi yang bertugas dalam pencairan dana APBN untuk wilayah kerja Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah mengukur kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja yang bermitra kerja dengan KPPN Takengon. Capain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Takengon selaku Kuasa Bendahara Umum Negara selama semester I tahun 2019 sebesar 89,29 dari nilai maksimal 100.

Walaupun capaian ini di atas target yang ditetapkan sebesar 88, namun masih jauh di bawah capaian selama semester I tahun 2018 sebesar 93,11. Untuk capaian kinerja per satuan kerja (satker) masih terdapat sebelas satuan kerja yang capaian nilai IKPA masih di bawah target, dan terdapat dua satker yang berhasil meraih capaian sempurna (100%). Secara rinci untuk masing-masing indikator, capaian kinerja selama semester I tahun 2019 adalah sebagai berikut:

 Uraian Nilai Bobot Nilai akhir
Aspek kesesuaian dengan perencanaan
1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 100 5 5.00
2. Halaman III DIPA 56.14 5 2.81
3. Pagu minus 99.39 4 3.98
Aspek kepatuhan terhadap regulasi
4. Pengeloaan Uang Persediaan 93.55 10 9.36
5. Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 100 5 5.00
6. Data kontrak 79.55 15 11.93
7. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 100 4 4.00
Aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan
8. Penyelesaian tagihan 80.60 15 12.09
9. Penyerapan anggaran 100 20 20.00
10. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 99.78 6 5.99
Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan
11. Perencanaan kas 100 5 5.00
12. Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) 80.00 6 4.80

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicermati bahwa terdapat lima indikator dengan capaian maksimal, namundi sisi lain masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya masih rendah. Capaian kinerja yang rendah tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran satuan kerja secara umum belum maksimal. Beberapa indikator yang perlu segera dicari akar permasalahan dan solusinya, yaitu:

  1. Halaman III DIPA untuk aspek kesesuaian dengan perencanaan dengan capaian nilai sebesar 56,14.
  2. Data kontrak untuk aspek kepatuhan terhadap regulasi dengan capaian nilai sebesar 79,55.
  3. Penyelesaian tagihan untuk aspek pelaksanaan kegiatan dengan capaian nilai sebesar 80,60.
  4. Pengembalian SPM untuk aspek efisiensi pelaksanaan anggaran  dengan capaian nilai sebesar 80,00.

Halaman III DIPA merupakan indikator yang menggambarkan keselarasan antara perencanaan pencairan dana yang disusun oleh satuan kerja penerima alokasi dana APBN dengan realisasi pencairan dana. Semakin besar deviasi antara rencana dengan realisasi berarti semakin buruk kinerja satuan kerja untuk unsur Halaman III DIPA yang ditandai semakin rendahnya capaian kinerja. Dengan capaian sebesar 56,14 menunjukkan bahwa akurasi realisasi dengan perencanaan hanya 56%.

Tindakan yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja guna memperkecil deviasi ini adalah:

  • Melakukan reviu atas rencana kegiatan, guna diselaraskan dengan rencana penarikan kebutuhan dana;
  • Segera melakukan penyesuaian rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dan mengajukan revisi DIPA ke Kementerian Keuangan sesuai dengan level kewenangannya.

Dengan capaian unsur Halaman III DIPA yang rendah, berarti tingkat kesadaran satuan kerja untuk menyelaraskan rencana kegiatan dengan rencana kebutuhan dana masih sangat rendah. Tentu saja ini menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh satuan kerja dan KPPN Takengon.

Selanjutnya, untuk penyampaian data kontrak yang juga merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja dalam pelaksanaan anggaran. Dengan capaian yang masih di bawah 80% menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan satker atas aspek regulasi masih belum maksimal.

Secara ketentuan sudah jelas diatur bahwa pembayaran/penyaluran dana APBN harus dilakukan secara baik, yaitu secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Untuk itu, maka satker harus menyampaikan data kontrak kepada KPPN paling lambat lima hari kerja sejak kontrak ditandatangani. Keterlambatan pengajuan data kontrak ini mempunyai dampak yang sangat besar kepada indikator yang lain seperti ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan tingkat capaian realisasi.

Penyelesaian tagihan secara tepat waktu merupakan tugas satuan kerja kepada pihak ketiga. Guna memastikan seluruh tagihan dapat terbayar secara tepat waktu, satker agar tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan atau pekerjaan yang telah selesai terminnya.

Secara keseluruhan, penyelesaian tagihan ini maksimal selesai dalam 17 (tujuh belas) hari kerja mulai dari pengajuan tagihan oleh pihak yang berhak sampai dengan  proses pencairan/pembayaran oleh negara. Dengan capaian yang masih di angka 80,60% menunjukkan masih ada sekitar 19% lagi proses penyelesaian tagihan yang melebihi batas waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Guna memastikan penyelesaian tagihan secara tepat waktu, maka satker harus melakukan pengendalian dan pengawasan atas setiap tagihan.

Untuk indikator  pengembalian SPM memperoleh nilai 80%.  Inodikator ini mengukur tingkat pengembalian SPM dari total SPM yang diajukan oleh satker. Dengan capaian di atas menunjukkan bahwa masih ada 20% lagi dari total SPM yang diajukan selama semester I tahun 2019 oleh satker ke KPPN Takengon masih tidak tepat.

Ketidaktepatan dalam pengajuan SPM ini menyebabkan SPM yang diajukan harus dikembalikan oleh KPPN dan diperbaiki oleh satker. Dampak yang ditimbulkan adalah dana APBN menjadi terlambat diterima oleh yang berhak dan tingkat penyerapan anggaran juga menjadi terlambat, yang tentu saja pada ujungnya berdampak kepada kegiatan perekonomian di masyarakat.

 

* Penulis adalah Kepala KPPN Takengon Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Kementerian Keuangan

 

 

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!