Maharadi: Hutan Adat Solusi Bagi Masyarakat Agar Mampu Hidup Berdampingan Dengan Alam

TAKENGON: Pengelolaan hutan adat menjadi solusi bagi masyarakat agar mampu hidup berdampingan dengan alam. Selain itu juga dapat menjadi benteng kerusakan lingkungan, penghilangan indentitas, Punahnya kopi Gayo akibat cuaca ekstrem, tenggelamnya budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Maharadi koordinator LSM Jangko dalam kegiatan diskusi bersama sejumlah elemen masyarakat di Aceh Tengah tentang upaya mempertahankan hutan adat, situs budaya dan keberlangsungan Kopi Gayo. Bertajuk “Penyesuaian Tata ruang untuk mempertahankan hutan adat, situs budaya, dan keberlangsungan kopi gayo”. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendari Takengon. Minggu (26/05/2019).

Diskusi yang dilakukan merupakan inisiatif dari LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jangko) didukung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Balai Arkeologi Medan dan yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA).

Koordinator Jangko, Maharadi menyebutkan diskusi dilatarbelakangi kondisi sumberdaya alam Gayo yang melimpah dan harus dikelola dengan cara baik agar memberi kemanfaatan bagi masyarakat.

Maharadi juga menerangkan pasca pengumuman keberadaan PT. LMR saat itu mengejutkan kita semua yang kemudian berlanjut dengan rangkaian penolakan tambang dari berbagai elemen masyarakat di Aceh Tengah.

“Kalau kita terus lalai atas apa yg kita miliki dari bumi Gayo bisa di pastikan akibat yang akan muncul di kemudian hari. Di mulai dari kerusakan lingkungan, penghilangan indentitas, Punahnya kopi Gayo akibat cuaca ekstrem, Tenggelamnya budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dan lain-lain”terang Maharadi.

Untuk membentengi itu semua, menurut Jangko, kata Maharadi, keberadaan Hutan Adat sangat diperlukan, sebagaimana peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan, No.P21/MNLHK/SETJEN/KUM/.1/4/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan HAK.

Selain itu menurutnya, Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

“Pengelolaan hutan adat menjadi solusi bagi masyarakat agar mampu hidup berdampingan dengan alam,” ungkap Maharadi ketika pembukaan diskusi tersebut.

Selain diikuti berbagai elemen masyarakat baik, dari kalangan LSM, Mahasiswa, Akademisi dan pemerhati serta sejumlah lembaga terkait, diskusi ini juga turut dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar.

Shabela Abubakar dalam kesempatan itu menuturkan, pemerintah Aceh Tengah saat ini tengah berupaya untuk melepas sebagian kawasan hutan menjadi APL hal ini sudah dilakukan dalam berbagai pertemuan dengan beberapa pejabat kementerian terkait.

Menurut Shabela, upaya pelepasan sebagian kawasan hutan sangat mendesak, karena didalamnya terdapat rumah penduduk, lahan pertanian masyarakat dan beberapa situs budaya.

Shabela menyebutkan saat ini 77 persen wilayah Aceh Tengah adalah kawasan hutan, hanya 23 persen Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara masyarakat butuh kepastian untuk berusaha menggarap lahan pertanian mereka yang sebagian besar adalah Kopi Arabika Gayo.

“Ada kabar gembira dengan diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.21/menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019, kawasan hutan negara yang sudah diusahakan oleh masyarakat akan kita usulkan menjadi hutan adat atau hutan hak,” jelas Shabela.

Diskusi menjelang buka puasa ini berlangsung alot. Para peserta terlihat antusias. “Nantinya akan ada tindak lanjut dari kesimpulan  diskusi ini” ujar Maharadi. (Arsadi Laksamana)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!