Lewat Jalan Setapak Itu, Sidak Dimulai

Lewat jalan setapak itu Ia menyusup. Langkah kakinya cepat. Tatapan matanya tajam. Ia memantau setiap sudut. Dibelakangnya mengekor sejumlah pejabat. Dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah, rombongan menuju ke RSUD Datu Beru Takengon. Satu Rumah Sakit yang telah ditetapkan pemerintah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akhir 2011 silam.

Ia adalah Shabela Abubakar, pria yang dilantik untuk menjadi Bupati Aceh Tengah akhir Desember lalu oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Hari itu, Kamis 21 Juni 2018. Hari perdana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kantor pasca libur panjang Idul Fitri 1439 Hijriah.

Kehadirannya di BLUD Datu Beru untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) guna memastikan ASN di Aceh Tengah hadir pada hari perdana kerja. Shabela tak ingin jajaran pemerintahan daerah kurang disiplin. Terlebih instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Tak tanggung-tanggung, ia juga akan memotong tunjangan hingga 50 persen bagi ASN yang absen atau tidak hadir dihari perdana kerja. Kebijakan itu telah dituangkan Shabela dalam Perauran Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang Penambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan PNS dalam lingkungan Aceh Tengah.

Tak hanya itu, bagi ASN yang absen dihari perdana kerja, akan dipanggil oleh masing-masing atasan langsung. Ini dilakukan guna mengetahui sebab musabab ketidakhadirannya.

Dalam sidak ke BLUD itu, Bupati Shabela meninjau secara detail aktifitas ASN. Satu persatu ruangan petugas disambangi, mulai dari ruangan administrasi, maupun kesejumlah Poli. Laporan dari staf sepertinya tak begitu dihiraukan sebelum Ia melihat langsung keadaan sebenarnya. Tujuan pria itu satu, untuk memastikan pelayanan masyarakat berfungsi maksimal dan kebutuhan pasien terpenuhi.

Dalam sidak itu, Shabela mengaku adanya sejumlah kekurangan infrastruktur di BLUD, seperti saluran drainase, lahan parkir dan taman. Begitupun, menurut informasi yang diperoleh dari Direktur BLUD Hardi Yanis, usulan pembangunan itu sudah diajukan dan telah menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun 2018 dengan jumlah capai Rp 5 M.

Untuk itu, Sabela meminta agar alokasi anggaran itu, segera direalisasi mengingat kebutuhan tersebut bersifat mendesak.

Dalam sidak itu, bupati Sabela juga menyempatkan diri berdialog singkat dengan pasien guna mengetahui secara pasti keluhan dan harapan masyarakat.

“Jam 14:00 nanti, hasil sidak ini kita lapor ke Menpan RB,” ujarnya disela-sela sidak, Kamis 21 Juni 2018.

Usai melakukan sidak di dua instansi itu, Sabela mengaku puas dengan kedisiplinan ASN di Aceh Tengah pada hari perdana kerja.

Sebelumnya, bupati juga memimpin langsung apel perdana pasca libur panjang Idul Fitri 1439 Hijriah dilapangan Sekdakab Aceh Tengah. Apel itu dimulai sekira pukul 07:30 Wib. Wakil Bupati dan Sekda serta jajaran asisten serta pejabat lainnya juga tampak hadir.

Usai apel, sidak dimulai. Selain di BLUD, Ia juga melakukan Sidak di Inspektorat dan Dinas Kesehatan Aceh Tengah.

Sidak serupa sebutnya, juga dilakukan diseluruh instansi dan pelayanan masyarakat di daerah itu. Ia juga sudah membentuk empat tim untuk melancarkan Sidak. Ia juga meminta agar instansi terkait segera menyerahkan daftar hadir ASN di hari perdana kerja untuk kemudian dilaporkan ke Menpan RB dan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang absen.

Sementara itu, menurut data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Tengah, daftar hadir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Tengah capai 99 persen. Jumlah kehadiran ini bervariasi pada 50 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada.

Kepala BKPP Aceh Tengah Irlina Aida menjelaskan, bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan, akan dipotong tunjangan sebesar 50 persen sesuai Perbub yang ditandatangani bupati Sabela.

“Yang ditolerir karena sakit saja, dan itu berdasarkan keterangan dokter. Sementara ijin atas perihal penting dan lain-lain tidak dibenarkan,” kata Irlina Aida.

Pemotongan itu katanya, berlaku untuk ASN yang meliputi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pelaporan ini kata Irlina, diwajibkan bagi seluruh daerah berdasar surat edaran Menpan RB nomor B/8/M.SM.00.01/2018 tertanggal 7 Juni 2018 tentang lapoan hasil pemantauan kehadiran ASN pasca cuti bersama Idul Fitri 1439 H.

Surat yang ditandatangani Menpan RB Asman Abnur itu, ditembuskan langsung ke Presiden dan Wakil Presiden RI.(mns)