Kapolres Bener Meriah: Gesekan LDII dan Masyarakat Jangan Sampai Dijadikan Panggung!

REDELONG : Kapolres Bener Meriah AKBP Fahmi Irwan Ramli, SH. S. I. K M. Si menegaskan terkait gesekan antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan masyarakat di Kampung Sidodadi dan Jadi Sepakat, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah jangan sempat dijadikan panggung oleh siapapun. .

Hal tersebut ia ungkapkan dalam konsolidasi ekstensi persoalan gesekan LDII dengan masyarakat Sidodadi dan Jadi Sepakat yang turut dihadiri oleh jajaran kepolisian Bener Meriah, Danramil Bandar, Ketua Kemenag, Perwakilan Dinas Syariat Islam, perwakilan Reje Kampung Jadi Sepakat, perwakilan LDII, dan Ketua MPU Bener Meriah Tgk Almuzani beserta anggotanya. Rabu 10 Oktober 2018 di Aula MPU setempat

Gesekan yang terjadi, jangan sampai dijadikan panggung terlebih tahun ini adalah tahun politik. Karena dikhawatirkan jika dijadikan panggung oleh siapapun akan dapat menganggu stabilitas keamanan.

Lebih lanjut, Kapolres mengatakan, selama dirinya menjadi Kapolres di Bener Meriah, dirinya sangat bangga dengan masyarakat Bener Meriah dimana setiap ada persoalan selalu menyamai kepada pihak yang berwenang dan berkompeten.

” Masyarakat Bener Meriah itu cerdas, dimana semua persoalan itu tidak pernah di eksekusi sendiri ( main hakim sendiri) dan selalu diselesaikan dengan diskusi ” paparnya.

Terkait dengan persoalan gesekan LDII dan masyarakat Jadi Sepakat, menurut Kapolres pihaknya tidak ada kewenangan dan kapasitas untuk memutuskan persoalan itu. Untuk itu dia berharap persoalan itu diselesaikan dengan sebaik mungkin dan semua pihak diharap saling menahan diri. Pinta Fahmi.

Sebelumnya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mendapat penolakan dari Aparat Kampung dan masyarakat setempat. Pasalnya, menurut Aparat Kampung dan masyarakat Sidodadi dan Jadi Sepakat aktifitas LDII tersebut dinilai menyimpang dari keyakinan masyarakat setempat.

Konflik antara masyarakat Jadi Sepakat dengan LDII yang ada di Kampung tersebut, sudah pernah dimusyawarahkan penyelesaian oleh Muspikacam Kecamatan Bandar namun belum ada solusi dan hasil penyelesaian.

Guna untuk memecahkan persoalan itu, Majelis Permusyaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah gelar diskusi dengan pihak terkait.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A MPU Bener Meriah Tgk Abdul Rahman Lamno membacakan beberapa surat kesepakatan yang pernah dilakukan pada 2007 yang silam, selain itu surat pernyataan penolakan dari masyarakat terhadap keberadaan aktivitas LDII.

Salah satu perwakilan LDII Bener Meriah dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya diminta diberikan kesempatan untuk membangun sarana mereka agar kegiatan yang mereka lakukan tidak terkesan eksklusif ( tertutup).

Tgk Abdul Rahman Lamno menegaskan, pada tahun 2004 MUI telah menyatakan fatwa bahwa LDII itu aliran sesat, dan fatwa itu sampai sekarang belum dicabut.

Dan pada tahun 2017, sudah pernah membuat pernyataan dan kesepakatan dimana LDII itu bisa beraktifitas asalkan dia merubah paradigma yang lama kepradigma baru. Ucap Tgk Lamno sapaan Akrabnya.

Sementara itu, Ketua Kementerian Agama ( Kemenag) Bener Meriah Saidi mengatakan, MPU Bener Meriah perlu berkoordinasi dengan MPU Aceh begitu juga dengan Kejari Bener Meriah berkoordinasi dengan Kejati terkait dengan persoalan ini. Karena keberadaan LDII yang difatwakan sesat oleh MUI belum dicabut. ( Gona )

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!