Jang-Ko Desak Plt Gubernur Lanjutkan Moratorium  Izin Usaha Pertambangan

TAKENGON:Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) mendesak Plt Gubernur Aceh tetap melanjutkan instruksi Gubernur (Ingub) tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. Hal tersebut disampaikan Jang-Ko melalui Press Release kepada media, Sabtu (6/4/2019).

“Kami mempertanyakannya kenapa tidak ditetapkan instruksi Gubernur yang baru” kata Maharadi Koordinator Jang-Ko.

Sementara moratorium IUP telah diberlakukan Pemerintah Aceh sejak Oktober 2014 hingga berakhir 5 Juni 2018.

“Ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Plt Gubernur tidak melanjutkan moratorium izin usaha pertambangan”sebut Maharadi.

Padahal komitmen Pemerintah Aceh sebelumya sudah ada untuk mencegah serta penyelamatan hutan dan lingkungan Aceh dari dampak penambangan Mineral Logam.

Menurut Jang-Ko kalau hanya upaya melanjutkan investasi di sektor pertambangan, Pemerintah Aceh perlu mengkaji ulang. Karena Wilayah Tengah Aceh, Warga Tanoh Gayo hidup dari perkebunan kopi bukan tambang emas.

Maharadi menambahkan keberadaan tambang juga akan berdampak serius terhadap keberlangsungan kopi Gayo. Tambang juga berdampak serius terhadap lingkungan masyarakat Gayo dan berdampak terhadap nilai-nilai kearifan masyarakat Gayo.

Selain itu sebut Maharadi, upaya tidak dilanjutkannya moratorium oleh Pemerintah Aceh sebenarnya sudah membiarkan para pihak investor masuk untuk mengeruk hasil bumi Aceh dan dapat mengakibatkan konflik kembali di bumi Aceh.

“Apapun yang menjadi alasan Pemerintahan Aceh untuk melanjutkan investasi di sektor pertambangan, kami menolak”tegas Maharadi.

Dijelaskan Maharadi, sejarah sudah mencatat hasil pertambangan yang dikeruk dari bumi tak sebanding dengan penderitaan rakyat. Akibat dampak negatif yang ditimbulkan justru menjadi bencana.

Jang-Ko juga mempertanyakan kewajiban membayar landrent sebagai pendapatan bagi negara oleh perusahaan tambang dalam tahapan eksplorasi yang ada di tanoh Gayo, semenjak dari Tahun 2013 sampai Tahun 2016 yang nilainya tak sedikit. Kewajiban tersebut menurut Jang-Ko tak dilakukan, Belum lagi soal kajian administrasif, teknis, lingkungan dan finansial.

“Kami mendesak Pemerintah Aceh, untuk melanjutkan moratorium serta mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak clean dan clear dan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan Admnistratif, teknis, lingkungan dan finansial” demikian jelas Maharadi. (REL)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!