Hasil Nyata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  • Whatsapp

Penulis : Seniora Nusantara Ginting  (Pejabat Fungsional KPPN Takengon)

Terbitnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan langkah dan semangat awal perubahan pada Kementerian Keuangan yang telah berjalan lebih dari satu dekade hingga saat ini. Undang-undang tersebut merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, dimana salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Read More

Maksud dan tujuan keberadaan APBN tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu APBN dimaksudkan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat, sehingga   peran APBN menjadi sangat penting bagi upaya pencapaian kesejahteraan rakyat. Setelah terbitnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Kementerian Keuangan melaksanakan reformasi dalam rangka peningkatan kualitas kinerja untuk mencapai kualitas   pengelolaan   keuangan   yang   cepat,   transparan   dan   akuntabilitas.   

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan telah dimulai pada tahun 2004 yang merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatIndonesia dalam rangka pembangunan yang merata. Dapat dikatakan Kementerian Keuangan merupakan pelopor  pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia  dimana  saat  ini telah  terbitPeraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah diIndonesia.

Setelah satu dekade pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan melanjutkan usaha penguatan pengelolaan keuangan dengan melaksanakan transformasi kelembagaan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 – 2025, maka kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan transformasi kelembagaan telah dimulai oleh instansi-instansi pada Kementerian Keuangan, antara lain reorganisasi Kementerian, modernisasi kantor-kantor, perbaikan proses bisnis (SOP), peningkatan kualitas sumber daya manusia, peralihan pada sistem pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang modern, implementasi balance score card, implementasi skema remunerasi yang baru dan lainnya.

Dalam satu dekade pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan  instansi  vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbendagaraan  di  daerah,  telah  banyak melakukan perubahan siginifikan, meliputi perbaikan proses bisnis, pengembangan kualitas SDM dan perbaikan sarana prasarana pendukung, dimana kesemuanya itu dilaksanakan untuk mempercepat proses pelaksanaan anggaran sehingga lebih cepat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sikap aparatur negara yang siap melayani, proses pencairan dana yang cepat, tepat dan transparan, tidak adanya pungutan liar (pungli), kenyamanan tingkat tinggi yang dirasakan  oleh  satuan  kerja  sudah  merupakan  hal  yang  biasa  dilihat  pada  seluruh  kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Indonesia.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan kuasa bendahara umum negara di masing-masing daerah telah menjunjung asas keterbukaan/transparansi, kepastian hukum, ketepatan waktu sehingga manfaat layanan dapat dirasakan langaung oleh masyarakat Indonesia.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  akan  semakin  tinggi  dan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah Indonesia memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.   

Pelaksanaan   reformasi   birokrasi   dan   transformasi   kelembagaan   pada   Kementerian Keuangan secara langsung telah menjadikan seluruh kantor layanan termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  satuan kerja/stakeholders, salah satunya percepatan penyelesaian pencairan dana belanja pegawai/barang/modal/bantuan sosial.

Terlaksananya peningkatan kualitas jalan dan jembatan,   bantuan operasional sekolah, bantuan kelompok tani, bantuan PAUD, pembayaran gaji seluruh PNS Indonesia, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa/jaringan pengairan, pengelolaan dan konservasi waduk/embung/situ serta bangunan penampung air lainnya, pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri, pengembangan peralatan Polri, peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lantas, perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; pembangunan/ rehabilitasi/pemeliharaan prasarana bandar udara, pembangunan dan pengelolaan prasarana fasilitas pendukung kereta api, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan kapasitas jalan nasional; pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pembinaan upaya kesehatan rujukan, peningkatan ketersediaan obat, peningkatan promosi pariwisata luar negeri; pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah, pengelolaan dan pembinaan  urusan  agama  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  penjaminan  kepastian  layanan pendidikan SD, SMP dan peningkatan penjaminan mutu pendidikan merupakan berbagai macam bentuk layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam fungsinya sebagai bendahara umum negara di Indonesia.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berturut-turut selama lima tahun LKPP raih opini WTP yang merupakan pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan. Inilah komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. BPK berpendapat LKPP Tahun 2020 yang disampaikan Pemerintah tidak memiliki salah saji yang bersifat material, yang dapat menjadi pengecualian atas opini wajar yang diberikan. Oleh karena itu, BPK memiliki keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2020 layak untuk memperoleh opini WTP.Peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP, yakni dua LKKL memeroleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tidak ada lagi LKKL yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer. Pada tahun sebelumnya, terdapat tiga LKKL belum memeroleh opini WTP (2 WDP dan 1 TMP) dan ketiganya berhasil memperbaiki kualitas LKKL-nya dan mendapat Opini WTP tahun ini.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 juga berhasil memperoleh opini WTP dari BPK, juga kelima kalinya berturut-turut atau sejak LKBUN Tahun 2016. Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020 juga meliputi pemeriksaan intensif terkait Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mendapatkan alokasi sebesar Rp695,20 triliun. Opini WTP atas LKPP menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya Pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19. APBN menjadi instrumen fiskal yang efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional. Capaian ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah mengelola keuangan negara secara profesional, prudent, transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Prestasi capaian opini terbaik atas LKPP Tahun 2020 merupakan perwujudan nyata dari semangat pemerintah untuk senantiasa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Pencapaian ini diyakini merupakan hasil koordinasi yang baik antar Kementerian (K/L) bersama Kementerian Keuangan yang secara intensif mendengarkan dan memperhatikan pandangan dari BPK tentang temuan dan masukan dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait data-data yang diaudit. Bekerja sama dengan BPK dan DPR, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dari sisi perencanaan uang yang dibelanjakan, pencatatan pembukuannya, pelaporannya dan pemantauan hasil dari uang digunakan. Hal ini merupakan bukti nyata bagaimana hasil WTP diperoleh berkat adanya kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan), seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pengelola keuangan di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah membuktikan diri bahwa berkat pengembangan kualitas layanan, kualitas sumber daya manusia dan kualitas Informasi Teknologi yang dimiliki dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang akuntabilitas, sehingga visi Direktorat Jenderal   Perbendaharaan yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan ujung tombak layanan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai peran aktif dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan tidak hanya baik dari sisi laporan keuangannya saja tetapi juga memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. (*)

  • Whatsapp

Related posts