Gugur di Tes Tulis Seleksi Komisioner KIP, Anwar Cs Jumpai Komisi A DPRK Bener Meriah

REDELONG : Keberatan dengan hasil tes tulis oleh Penjaringan dan penyaringan ( Pansel) untuk calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP), Anwar Hidayat Dahri, bersama tiga rekannya Idham Watan, Al Amri, dan satu peserta lainnya yang dinyatakan tidak lulus gelar audensi dengan Komisi A DPRK Bener Meriah, Jumat (28/9/2018).

Kedatangan Mereka, disambut Ketua Ketua Komisi A Sarbinari dan anggota Komisi A Drs. Zetmen, Muhammadin, M. Isa Arita, dan Rahmah. Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua Pansel KIP Effendi yang didampingi dua anggotanya.

Kedatangan Anwar cs, meminta Komisi A DPRK untuk memberhentikan tim Pansel karena mereka nilai telah melanggar dasar hukum perekrutan KIP yaitu Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016, dan PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang seleksi calon anggota KIP.

Bukanya hanya itu, Anwas Cs juga menilai tim Pansel tidak memiliki wawasan yang luas dalam melakukan penjaringan dan penyaringan Anggota KIP, dan akibatnya pada saat mereka memberikan penilaian tidak berdasar peraturan namun mengunakan perasaan. Mereka juga mempertanyakan independensi Pansel karena mereka menyebutkan beberapa calon anggota KIP memiliki ikatan famili ( saudara) dengan Pansel.

“Kami menuntut kepada tim Komisi A, agar memberhentikan tim pansel jika tidak ini  akan menjadi permasalahan di kemudian hari dan  jika Tim  Pansel yang tidak memiliki wawasan tinggi diteruskan akan menimbulkan efek negatif yang luar biasa  sebab tahapan masih panjang,” pinta Anwar .

Selain itu Anwar Cs mengatakan, soal yang dibuat oleh tim pansel juga tidak merujuk pada soal apapun  sebab tidak diatur dalam Qanun dan seharusnya, pansel mengunakan PKPU atau undang-undang Nomor 7 yang sudah di atur. ” Yang dibuat oleh tim pansel sama seperti soal tes PNS ada deret hitung di dalam soal dan adanya soal bahasa gayo sementara ada calon komesioner orang Aceh, seharusnya tidak boleh soal muatan lokal di muat disini,” terangnya.           

Menanggapi protes itu, ketua Pansel, Efendi menjawab bahwa proses perekrutan tersebut sepenuhnya mengacu kepada Qanun Nomor 6 tahun 2016. “ Dasar acuan kami bekerja berdasarkan Qanun Nomor 6 tahun 2016  dan kami direkrut juga berdasarkan itu” katanya.

Disebutkanya, pihaknya dalam menetapkan hasil seleksi tersebut juga telah melalui rapat pleno tim pansel dan berkoordinasi dengan komisi A dan bagian Hukum DPRK Bener Meriah.

Sementara itu, ketua komisi, A Salbinari menyampaikan, pihaknya telah membentuk panitia tim pansel berdasarkan UUPA sehingga mekanisme yang dijalankan oleh tim pansel juga berdasarkan UUPA.

“Terkait apa yang dipertanyakan oleh Anwar dan kawan kawannya, maka kita juga akan meminta tim Pansel untuk menjelaskannya melalui surat, Karena soalnya ditanyakan melalui surat, maka jawabannya juga harus melalui surat juga “. Terang Sarbinari.

Sebelumnya, Anwar dan kawan kawannya yang gugur pada tes tulis, telah melayangkan surat keberatan atas hasil yang diumumkan tim Pansel. ( Gona )

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!