Apa Khabar Badan Usaha Milik Daerah di Bener Meriah?

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten untuk mendongkrak PAD adalah memberikan suntikan modal bagi Badan Usaha Perusahaan Daerah (BUMD), harapannya Perusahaan yang dibiayai pemerintah tersebut akan menyumbang PAD.

Lalu apa khabarnya, BUMD di Bener Meriah? Mirisnya, seperti tidak kedengaran kiprahnya. Kenyataan ini berbanding lurus dengan kenyataan bagaimana minimnya PAD di kabupaten penghasil kopi ini.

Persoalan ini sebenarnya telah menjadi sorotan sejak lama dan hal ini terjadi hampir disetiap daerah di republik ini. BUMD bahkan kerap dianggap hanya selalu menguras APBD tanpa ada kontribusi nyata bagi penghasilan daerah.

Para pakar menyatakan, seharusnya perusahaan pelat merah terutama bisa menjadi tulang punggung bagi daerah, terutama untuk membangun perekonomian.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tetang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Faktanya, jauh panggang dari api, dijumpai terdapat sejumlah BUMD yang bahkan terbengkalai, padahal punya aset mentereng dengan bangunan kantor yang megah. Meski tak semua, namun sebagian tak terurus.

Alasan kurangnya modal, kemudian menjadi jurus paling ampuh untuk dalih berkelit dari para pengurus BUMD, meski sebenarnya memiliki potensi dan peluang besar untuk berkembang. Kreatifitas dan inovasi terlihat sangat kurang.

Sudah saatnya BUMD dievaluasi dan mesti “dipaksa” untuk bangkit agar berkontribusi untuk daerah. Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat adalah sebuah keharusan. Meski modal adalah hal yang sangat penting, namun inovasi dan kreatifitas juga sangat penting selain manajemen yang baik serta transfaransi, dan yang paling terpenting adalah nawaitu dari pemerintah daerah sendiri.

Adalah “omong kosong” berbicara peningkatan PAD jika hanya mengandalkan pemasukan dari jatah dana perimbangan yang bersumber dari APBN, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus tanpa menggenjot BUMD. Karena kita tahu, negeri ini kaya raya dan adalah sebuah “kebodohan” jika kita tidak mau menggalinya.

Arsadi Laksamana
Pemred Kabargayo

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!