Adi Bale Minta DPRK Tunda Pengesahan Revisi Qanun Kampung

  • Whatsapp
Kepala desa Hakim Bale Bujang Misriadi (Photo/Ist)

Kabargayo.com, Takengon: Reje Kampung Hakim Bale Bujang Misriadi keberatan jika DPRK Aceh Tengah mengesahkan revisi Qanun Kampung nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.

“Kami kurang setuju jika itu disahkan, tanpa dilakukan kajian-kajian dan Publik Hearing, kami minta jangan dulu disahkan,” kata pria yang kerap disapa Adi Bale itu mewakili isi hati para Reje Kampung, Rabu 11/08/2021.

Read More

Ia mendengar desas-desus DPRK Aceh Tengah melalui Badan Legislasi (Banleg) besok, Kamis 12/08/2021, akan menggelar Paripurna mengesahkan Qanun itu.

“Kenapa begitu tergesa gesa saat pandemi ni harus di paripurnakan, harusnya kita fokus dulu menangani Covid-19 semakin hari semakin meningkat sehingga kita masuk dalam kategori PPKM Level 3 dan di saat ekonomi masarakat lagi sulit nya akibat pandemi yang kian meresahkan masyarakat tanah air,” ujarnya.

Namun pihaknya sangat tidak setuju, ia meminta DPRK Aceh Tengah duduk terlebih dahulu dengan para Reje Kampung dan tokoh adat untuk meminta penjelasan-penjelasan terkait perubahan tersebut.

“Apa dasarnya sehingga ngotot untuk diganti, mungkin setelah mendengar kami para Reje juga setuju, untuk itu, duduk dulu dengan Tokoh adat dan masyarakat yang dianggap berkompeten terkait masalah ini,” pungkas Ketua Apdesi Aceh Tengah itu.

Ia juga menitirkan keberatan dalam Qanun itu, terutama terkait Kepala desa hendak keluar daerah harus ada restu dari Bupati Aceh Tengah, minimal harus mengantongi ijin dari Camat.

Selanjutnya, Sekretaris desa, kata dia, kembali ke awal harus diangkat dari PNS. Dan terkait perubahan sebutan nama Reje menjadi Gecik. Ini yang mendasari Adi Bale tak setuju Qanun revisi itu di sahkan.

“Eksekutor nya kami, seperti ada pembatasan terhadap reje untuk berinovasi mencari pembanding diluar daerah, bahasanya bukan hanya kunjungan dalam draft itu, tapi dilarang berpergian keluar daerah, berarti ke Bener Meriah pun harus ada ijin Camat, ini sebahagian kecil contoh,” katanya.

Penetapan besok kata Misriadi, pihaknya tidak menerima undangan, secara hirarki dilapangan, pihaknya lah selaku eksekusi menjalankan regulasi itu.

“Jika memang benar-benar harus disahkan besok, kami dan sejumlah Reje akan hadir kesana, meski tidak ada undangan,” tutup Adi Bale.

Diketahui, draft Qanun yang mengatur pemerintahan kampung itu hampir 80 persen mengalami perubahan. Beberapa waktu lalu, menurut Samsudin, Qanun itu banyak multitafsir.

Pembahasan di DPRK sudah rampung dilakukan pada bulan Ramadhan yang lalu, pihaknya telah meminta masukan-masukan dari pihak terkait, seperti Majelis Adat Gayo, DPMK bahkan para Camat.

DPRK bersama kabag hukum telah melakukan konsultasi dengan biro Hukum Pemerintahan Aceh untuk selanjutnya dilakukan koreksi untuk selanjutnya di sahkan dan diberi nomor oleh Bupati Aceh Tengah. (KG31)

Related posts