Rabu, 30 Oktober 2024 – 23:17 WIB
Jakarta – Koordinasi antarlembaga perlu dilaksanakan untuk menghadapi kompleksitas tantangan keamanan di masa depan, khususnya penguatan pertahanan siber. Okta Kumala Devi, anggota Komisi I DPR RI, mengaku.
Baca juga:
Ikut di Situs Judi Online, DJ Cantik Ditangkap Polisi Kota Bogor
Untuk itu, langkah tersebut mungkin bisa diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. Melihat pengalaman Budi sebagai mantan Kepala BIN, ia optimistis.
DPRK menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan di era digital saat ini, apalagi mengingat serangan siber semakin mengancam keamanan informasi pemerintah dan publik, kata Okta pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Baca juga:
Perang Melawan Judi Online: Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Cara Menghindari Kecanduan
Menurutnya, fokus pemerintah terhadap keamanan siber sudah tepat di era digital saat ini. Apalagi teknologi yang semakin maju juga berdampak pada risiko serangan siber. Sebab, hal ini tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan, tapi juga dunia usaha.
“Keamanan siber bukan lagi soal pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya mengancam infrastruktur digital, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Baca juga:
FHUI akan menjadi pionir dalam mencetak pemimpin kelas dunia dan berkeadilan hukum
Dijelaskannya, Menko Budi Gunawa menyampaikan pentingnya koordinasi antar kementerian. Dalam memecahkan persoalan dan persoalan siber. Ini adalah hal yang penting.
Okta menjelaskan, Kementerian Koordinator Kebijakan dan Keamanan mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi kerentanan dunia maya dan menyiapkan respons terkoordinasi terhadap potensi serangan.
“Upaya ini diharapkan dapat menutup kesenjangan keamanan yang seringkali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani aspek keamanan digital,” kata Okta.
Sorotan lainnya adalah penghapusan perjudian atau perjudian online. Hal ini mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Okta melihat permasalahan ini bukan hanya permasalahan hukum saja, namun juga permasalahan sosial dan ekonomi.
“Perjudian online seringkali memangsa masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan secara ekonomi. “Banyak yang terjebak dalam siklus utang, terutama mereka yang mengandalkan pinjaman online untuk membiayai perjudiannya,” ujarnya.
Diakuinya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan berkomitmen mengoordinasikan lembaga hukum untuk menindak praktik tersebut. Sebab, hal tersebut telah meresahkan masyarakat. Selain itu, perjudian internet menyebar ke berbagai kelompok dan berdampak negatif pada perekonomian rumah tangga.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui program pendidikan literasi digital juga penting. Oleh karena itu, mereka lebih sadar akan dampak negatif dari perpisahan.
Selain fokus pada keamanan siber dan pemberantasan perjudian online, Kemenko Polhukam berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan visi Asta Sita Prabowo-Gibran. Upaya ini menunjukkan bahwa Budi Gunawan sangat memahami stabilitas dan politik. keamanan menjadi kunci untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
“Di era baru pemerintahan ini, menjamin stabilitas dan keamanan adalah dasar dari semua bentuk pembangunan lainnya. “Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan berperan menjaga stabilitas ini,” kata Okta yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III itu.
Okta berharap koordinasi kebijakan antara Kemenko Polhukam dan kementerian lainnya dapat memastikan pengaturan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi.
“Dengan menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai dengan tujuan nasional,” kata Okta.
Halaman selanjutnya
“Upaya ini diharapkan dapat menutup kesenjangan keamanan yang seringkali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani aspek keamanan digital,” kata Okta.