Wakil Bupati Bener Meriah Buka Rapat Koordinasi Terkait Perizinan Lingkungan

REDELONG : Wakil Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi buka rapat koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, yang diselengarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah. Kamis ( 5/4/2018) di ruang offrum kantor Bupati setempat.

Selain dihadiri instansi terkait, rapat tersebut juga turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Kepolisian Bener Meriah.

Pelaksan tugas ( Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ahmad Ready, SP menyampaikan, rapat ini guna untuk menyampaikan tugas dan fungsi masing-masing terkait izin pengolahan libgkungan. Katanya.

Ahamad Ready menambahkan, hal ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dan memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Jelasnya.

Tambahnya, dengan adanya berwawasan lingkungan bersih itu, Kabupaten Bener Meriah bisa menjadi daerah dengan lingkungan yang baik, terlebih tidak tercemarnya dampak limbah. Untuk itu ia menyarankan bagi pengusaha untuk membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

“Bagi setiap usaha tentu ada dampak limbah yang mencemari lingkungan sekitar. Karena itu, maka perlu untuk membuat surat SPPL, untuk kenyamanan bersama,” jelas Ahmad Riadi di seluruh instansi dan elemen SKPK terkait.

Dari itu ia berharap, dengan adanya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan itu, dapat memberikan pencerahan kepada para pelaku usaha tentang landasan dan pedoman hukum terkait pengelolaan lingkungan dan izin lingkungan serta untuk pemerintah daerah sendiri.

“Semoga dengan penyusunan kebijakan ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada para pelaku usaha dalam pengurusan rekomendasi lingkungan baik itu AMDAL UKL, UPL maupun SPPL,” tandasnya.

Ahmad Ready lebih lanjut menerangkan, terkait hal ini, sebelumnya Pemerintah telah membuka di dinas lingkungan sejak lama, yakni sejak telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

“Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, ini mewajibkan para pengusaha, baik itu perseorangan ataupun penyusunan lembaga, untuk menyusun dokumen lingkungan hidup,” tutupnya. (Gona)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!