Wagub Nova Iriansyah: Tidak Ada Pembangunan geothermal di Gayo Lues

BANDA ACEH: Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan bahwa rencana pembangunan geothermal di Kabupaten Gayo Lues yang selama ini ramai dibicarakan, telah dibatalkan. Hal tersebut ia katakan saat menerima kunjungan para pemangku kebijakan Tropical Rainforest Heritage dari Reactive Monitoring Mission (RMM) Tim International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN) Unesco dan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di ruang rapat Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Jum’at (6/4/2018).

“Dapat saya konfirmasi bahwa rencana tersebut telah dibatalkan, saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur. Namun geothermal di Jaboy, Seulawah dan Burni Telong tetap berjalan”jelas Wagub.

“Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, tidak ada pembangunan infrastruktur Aceh di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Tidak ada suatu upaya sistemik dari Pemerintah Aceh untuk merusak TNGL dan Kawasan Ekosistem Leuser. Silahkan Tim RMM IUCN Unesco melihat lebih dekat,” ujar Wagub.

Nova berharap pertemuan hari ini dapat merumuskan suatu keputusan yang baik, terutama dalam mengembalikan status Tropical Reinforest Heritage Sumatera, yang saat ini masuk kategori warisan alam dalam keadaan bahaya.

“Sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, saya tentu menyambut antusias pertemuan ini, mengingat TNGL merupakan Tropical Reinforest Heritage Sumatera yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Warisan Alam Dunia. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini, upaya pelestarian dapat kita tingkatkan, sehingga TNGL tidak lagi dikategorikan sebagai warisan alam dalam keadaan bahaya atau World Heritage in Dangered,” imbuh Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengimbau komunitas internasional untuk terus berkomitmen melestarikan Leuser. Lebih dari itu, komunitas internasional diharapkan mampu memberikan perhatian khhusus kepada masyarakat yang dalam aktivitas kesehariannya bersinggungan langsung dengan KEL dan TNGL.

“Kelestarian KEL dan TNGL sangat penting, namun keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini aktivitasnya bersinggungan langsung dengan wilayah tersebut juga harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak,” tambah Nova.

“Jika ada isu mengatakan akan ada pembangunan jalan dan pembangkit listrik di wilayah TNGL, itu sama sekali tidak benar. Melalui program Aceh Green, Pemerintahan Aceh periode 2017-2022 kembali menjadikan pelestarian KEL sebagai salah satu prioritas, sebagai bagian dari pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan sensitif bencana,” tegas Nova.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, Pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa kebijakan strategis, di antaranya merekrut tenaga kontrak untuk pengamanan hutan (Pamhut) sebanyak 2.000 orang, yang bertugas untuk menjaga kelestarian KEL.

“Saat ini jumlah Pamhut yang direkrut Pemerintah Aceh pada tahun 2007/2008 hanya tersisa sebanyak 1.800 orang. Sebagian yang lain telah mengundurkan diri setelah mendapat pekerjaan lain,” ungkap Nova.

Tidak hanya merekrut Pamhut, melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2007 tentang Moratorium Logging, Pemerintah Aceh melarang semua aktivitas penebangan di kawasan hutan negara, disusul keluarnya kebijakan moratorium izin tambang dan mineral di tahun 2015, dan moratorium perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016.

Selain itu, ada pula Qanun Nomor 19 tahun 2013 tentang RTRW Aceh 2013-2033, yang semakin menegaskan pentingnya pencegahan dan perlindungan hutan di wilayah ini.

Kebijakan ini diperkuat pula dengan hadirnya Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh.

Ada pula Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Terunial dalam Kawasan Hutan.

Sedangkan dalam hal perlindungan satwa, telah ada Keputusan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa. Saat ini, Keputusan Gubernur tersebut sedang dalam proses peningkatan menjadi qanun.

“Dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh itu, bukan berarti semuanya dapat menjamin kalau perlindungan dan pengawasan KEL berjalan dengan sempurna. Dengan wilayah yang begitu luas, Pemerintah Aceh tentu tidak mampu melakukan pengawasaan secara menyeluruh. Tidak heran jika aksi-aksi illegal logging masih terjadi di kawasan itu,” kata Wagub. (REL)

SHARE