Wabub Bener Meriah, Terkait Dana Desa Libatkan Masyarakat Dalam Perencanaan

REDELONG : Wakil Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi, buka bimbingan teknis evaluasi rancangan peraturan Kampung tentang anggaran pendapatan dan belanja Kampung tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan Kompak Aceh. Rabu ( 14/3/2018) di Aula Sekdakab setempat.

Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dalam arahannya menyampaikan, pelanggaran dana desa sudah menjadi isu yang sangat krusial, “isu yang harus benar-benar disikapi dengan baik, dari awal sampai ahir, dari hulu sampai kehilir. Kita tidak ingin Bener Meriah bermasalah didalam pengelolaan dana desa.” Sebut Abuya Sarkawi.

Dia meminta, sebelum perencanaan pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat, tidak ide sepihak dari orang seseorang, “karena dana desa tidak ditujukan untuk kemasyalahatan satu orang, tapi untuk kemasyalahatan desa, ini harus dipastikan berjalan.”tegas Tgk Sarkawi.

Selain itu, Wabup Bener Meriah juga meminta agar dalam perencanaan pelaksanaan dana desa menggunakan SDM lokal, dan yang paling penting pengerjaan harus sesuai spek. “saya juga berharap agar tim pendamping terlibat, jangan buang badan, dan saya tidak ingin kasus yang pernah terjadi terulang lagi,” terangnya.

Dalam kesrmpatan itu Wabup mengatakan, selama ini diduga banyak terjadi penyimpangan di bagian pinggir, karena merasa pengawasan kurang, tapi penomena baru telah terjadi pergeseran, penyimpangan banyak terjadi di bagian tengah, karena merasa pengawasan tertuju di bagian pinggir “maka dari itu saya minta agar camat yang ada dikawasan tengah tolong diawasi dengan telitik dan baik, dengan tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat.”pinta Tgk Sarkawi.

Terkait pelaporan, Wabup mengatakan, pengawasan pelaporan, karena ke-awaman para operator desa, APTK, dan reje kampung dalam membuat laporan,” kadang-kadang pengerjaannya sudah bagus, perencanaan sudah bagus, pelaporan tidak benar, ahirnya bermasalah. Maka disinilah saya harap para pendaping harus melakukan pendapingan yang benar.”ujar Tgk. H. Sarkawi.

Diahir sambutanya Wabup Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi menyampaikan, mudah-mudahan pengelolaan dana desa di tahun 2018 ini akan lebih baik dari tahun –tahun sebelumnya. Terhindar dari permasalahan hukum dan pekerjaan produk-produk yang dihasilkan dari dana desa itu bukan hanya sekedar siapnya, tapi harus ada manfaatnya.

Dicky Ariesandi Koordinator Kompak Aceh dalam laporanya menyampaikan, kegiatan bimbingan teknis evaluasi rancangan peraturan Kampung ini sebenarnya tidak cukup dilaksanakan dalam satu hari. Namun kita mencoba merespon yang kemudian menjadi peraturan tingkat Kabupaten terkait sebahagian pelimpahan kewenangan kepada para Camat di Bener Meriah ini. Kata Diki Arisandi.

Dia menambahkan, sesuai Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Kampung, Bupati Bener Meriah telah medelegasikan kewenangan untuk melakukan evaluasi rancangan Qanun kampung tentang APBKampung kepada Camat. Pelendegasian kewenangan tersebut merupakan bentuk pengejawatan terhadap amanat PP nomor 43 tahun 2014 pada pasal 101 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 23, dimana disebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat mendegelasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes keoada Camat. Jelas Koordinator Kompak Aceh Itu.

Menurut Diki, kebijakan itu secara tidak langsung telah memberi ruang dan kewenangan lebih luas bagi Kecamatan dalam menjalankan peran dan fungsinya melaksanakan koordinasi, dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan dan pembangunan kampung di Bener Meriah. Paling tidak Pelendegasian yang diberikan tersrbut akan turut memperkuat peran Kecamatan dalam membangun sinergi antara Pemerintah desa dan Supra desa. Paparnya

Diki mengatakan, sejauh ini keberadaan Kecamatan dalam konteks fasilitas dan evaluasi APBKampung masih belum di oftimalkan, karena pelaksanaan evaluasi rancangan APBKampung masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melaui Dinas DPMK sehingga harapan yang inggin diwujudkan sampai 2017 belum berjalan dengan baik dan maksimal.

” Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan beragam kendala bagi pemerintah Kampung dan Kabupaten sendiri, seperti jarak/akses yang lebih jauh berkonsekuensi terhadap beban biaya yang lebih besar bagi pemerintah kampung, ruang interaksi/konsultasi yang terbatas dan proses evaluasi yang tidak berjalan optimal akibat keterbatasan waktu yang memiliki oleh pihak Kabupaten “.

Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berencana untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sekaligus menjalankan amanat Perbub nomor 23 tahun 2015, hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kondisi kurang maksimalnya selama ini serta guna untuk memperingati birokerasi terhadap proses pengusulan dana desa. Terang Diki Arisandi.

Tujuan kegitan tersebut Kata Diki, meningkatkan kapasitas teknis bagi PTPD dalam melakukan pembinaan/ pendamping aparat desa, meningkatkan kapasitas PTPD membantu Camat, pengutan Kapasitas dan pengetahuan bagi SKPK/OPD, PTPD/Klinik Kampung, penguatan kapasitas teknis bagi PTPD/klinik Kampung. Dengan harapan dapat tercapai hasil dari forum tersebut. Yaitu SKPK/OPD, PTPD/Klinik Kampung memperoleh pengrtahuan tentang mekanisme pengangaran desa sesuai regulasi nasional dan daerah, Camat dan aparatur ( PTPD/Klinik Kampung) memperoleh pengetahuan teknis terkait pelaksanaan pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan Qanun kampung tentang APBKampung, tercapainya kesepakatan multi sektor dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Camat dalan melakukan evaluasi rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, dan SKPK/OPD dan aparatur Kecamatan ( TPPD/Klinik Kampung) memahami mekanisme dan instrumen teknis pelaksanan evaluasi rancangan Qanun Kampung. Tutup Diki.

Sementara Drh Sofiyan Kepala Dinas DPMK Bener Meriah mengatakan, hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah, SKPK/OPD, camat dan aparatur kecamatan memperoleh tentang mekanisme penggaran desa sesuai regulasi nasional dan daerah. Camat dan aparatur kecamatan memperoleh pengetahuan teknis terkait pelaksanaan pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung. Tercapainya kesepakatan multi sector dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada camat dalam melakukan evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung. Tersediannya mekanisme dan instrument teknis pelaksanaan evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung. Ungkap Sofyan. (Gona)

SHARE