Wabub Bener Meriah: Meski Marginal Mesidah Banyak Potensi

REDELONG : Kecamatan Mesidah merupakan salah satu wilayah yang masing tergolong Marginal di Kabupaten Bener Meriah, selain Kecamatan Syiah Utama. Namun banyak potensi alam yang dapat dikembangkan didaerah tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bener Meriah Tgk. H Sarkawi dalam sambutannya pada pembukaan acara rapat koordinasi dan sinkronisasi pelayanan  kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan pedesaan dengan beberapa kementerian dari Jakarta di Kabupaten Bener Meriah Rabu (26/7/2017).

” Peternakan dan perkebunan merupakan potensi yang sangat strategis yang ada di wilayah Mesidah, disamping itu juga Mesidah merupakan wilayah yang asri alamnya dimana debit air masih begitu banyak disana ” tutur Abuya Sarkawi.

 “Atas nama pemerintahan daerah kami sangat yakin potensia itu dapat dikembangkan dengan dukungan dan bantuan dari kementerian yang telah berhadir ke Kabupaten Kopi ini”lanjut Wabub.

Untuk itu lanjut Abuya Sarkawi, untuk para kepala SKPK memanfaatkan momentum ini dengan baik agar Kabupaten Bener Meriah dapat mewujudkan pembangunan dan perkembangan secepatnya. Pintanya.

Sebelumnya dalam sambutannya Ir. Magdalena, MM asisten deputi urusan pemberdayaan masyarakat mengatakan, pemberdayaan masyarakat sejatinya memiliki tujuan akhir menghasilkan masyarakat penerima manfaat yang mandiri secara berkelanjutan. Dengan melalui berbagai pendekatan seperti penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas, hingga penyediaan akses pada sumberdaya, kemandirian  dan dapat diukur secara kuantitatif dari perspektif keberdayaan ekonomi. 

Karena keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan syarat pertama yang menentukan keberlanjutan kemandirian. Tutur Magdalena.

Magdalena menambahkan, kedeputian pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan dalam tufoksinya berfungsi sesuai keputusan Menteri koordinator pembangunan manusia dan Kebudayaan RI No. 1. Tahun 2015 tentang Tim koordinasi penguatan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, kemenko PMK membentuk tim koordinasi tersebut.

Selain itu juga sesuai dengan peraturan Perisiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan Kebudayaan, salah satu kedeputiannya adalah bidang koordinasi pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan. (Gona)

Komentar Anda
SHARE