Tim BKPRD Bener Meriah Bahas RDTR Kota Redelong 

0

REDELONG : Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD) Kabupaten Bener Meriah laksanakan rapat guna membahas Rencana Detail tata ruang ( RDTR ) kota Redelong Selasa ( 15/11 ) diruang Aula Bappeda Bener Meriah. 

Rapat yang dipimpin Seketaris daerah ( Sekda ) Drs. Ismarissika. MM turut dihadiri Kepala Bappeda Drs. Abdul Muis, Kepala SKPK, Badan, yang terkait dan para Camat. 

Drs. Ismarissika.MM dalam sambutanya mengatakan, tata ruang Kabupaten yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 tahun 2013 tantang rencana tata ruang wilayah ( RTRW ) Bener Meriah 2012 sampai 2032, serta Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 2 tahun 2015 tentang bangunan gedung. Dimana sampai sejauh ini belum optimal untuk itu dalam rapat ini kita perlu membahas agar menjadi maksimal. Kata Ismarissika. 

Rencana Detail Tata  Ruang ( RDTR ) kota redelong telah disusun pada tahun 2014 dan rencananya akan difinalisasikan pada tahun 2017, untuk itu mari sama-sama kita dukung penyelesaiannya sehingga dapat ditetapkan menjadi Qanun melalui berbagai masukan, komunikasi sesuai dengan arahan dan fungsi pemanfaatan ruang yang tertuang dalam naskah yang telah disusun tahun 2014 lalu melalui APBA. Pinta Ismarissika. 

Ismarissika menyampaikan, saat ini kita masih menggunakan Qanun nomor 14 tahun 2006 tentang rencana tata ruang kota Redelong, dan rencana tata ruang kota Redelong tahun anggaran 2009 sehingga ada permasalahan isu-isu saat ini yang dianggap perlu untuk dibahas dalam rapat ini. Kata Seketaris daerah tersebut. 

Permasalahan-permasalaha yang harus diselesaikan ujar Ismarissika, permasalahan infrastruktur jalan nasional, provinsi dan jalan strategis Kabupaten dan jembatan, irigasi, Perhubungan, kebencanaan yang masih membutuhkan perhatian. 

Permasalahan lainnya, Pemampatan dan penggunaan lahan Bandara Rembele, pengendalian kawasan keselamatan operasional penerbangan ( KKOP ) dan kawasan kebisingan Bandara Rembele. Juga Pemampatan dan penggunaan lahan RSU Muyang Kute, rencana Design RSU dan pengelolaan limbah RSU.

Perambahan hutan yang terus terjadi dikawasan hutan Lindung. Belum tertipnya bangunan daerah sempadan sungai, HLG ( Hutan Lindung Terbatas) yang mana garis sempadan sungai kecil berjarak 10 meter dari pinggir sungai dan 20 meter garis sempadan sungai besar. Permasalahan Izin mendirikan bangunan ( IMB) menjadi isu terkait rencana bangunan publik dan rencana perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, PNS, TNI, dan Polri di Bener Meriah. Serta minimnya ruang terbuka hijau yang disesuaikan dari bangunan publik/private. Sebutnya. 

” Dimana SKPK yang terkait dan Camat adalah merupakan Tim BKPRD Bener Meriah, untuk terus berperan aktif dan menjalankan fungsi koordinasi masing-masing dengan baik ” kata Ismarissika. 

Lanjutnya lagi untuk mendukung terwujudnya Bener Meriah sebagian Sentra Agribisnis dan Agrowisata yang berbasis pada peningkatan produktifitas, aksesibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan, dan Pariwisata dengan memperhatikan alam dan mitigasi kebencanaan. Tutup Ismarissika. 

Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Rahmadani, ST. MT yang bekerja di Bappeda Bener Meriah . Pada Kabargayo mengatakan, rencana detail tata ruang ( RDTR ) kota Redelong kita mengacu pada Qanun nomor 14 tahun 2006, dimana pembanguan infrastruktur kota Redelong masih perlu ditingkatkan seperti pembangunan jalan nasional, provinsi dan jalan strategis Kabupaten. Ujarnya. 

Pada saat ini kota Redelong yang telah memiliki Bandar Rembele maka untuk itu yang menjadi perhatian adalah izin mendirikan bangunan yang masih tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita berikan. Untuk itu kita mengharapkan pada instansi yang mengeluarkan perizinan jangan serta merta mengeluarkan izin, tanpa mengoreksi kembali. 

Terkait masalah perizinan tersebut yang perlu ditingkatkan adalah pengendaliannya agar semua bangunan yang akan dibangun sesuai dengan izin IMB. Kata Rahmadani. 

” kebanyakan masyarakat sekarang ini mengurus IMB ketika mau mengambil pinjaman uang dari Bank, karena mengambil uang pinjaman dari Bank itu merupakan salah satu syaratnya ” sebut Rahmadani. 

Kedepan kita berharap baik kepada seluruh masyaraka ketika mau membangun urus IMB dahulu, dan juga pada instansi yang menerbitkan perizinan sesuaikan dengan rekomendasi yang telah diberikan. Pinta Rahmadani. ( Gona ) 

Komentar Anda
SHARE