Tim Banggar Legislatif Bener Meriah Pertanyakan Tindak Lanjut Temuan BPK RI

REDELONG : Tim Badan anggaran ( Banggar) legislatif Kabupaten Bener Meriah, mempertanyakan tidak lanjut pihak Inspektorat Kabupaten Bener Meriah terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) di hampir seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPK) jajaran Pemerintah daerah ( Pemda) Kabupaten Bener Meriah.

” Kita ingin tahu, sempai sekarang ini sejauh mana sudah tindak lanjut pihak Inspektorat Kabupaten Bener Meriah atas temuan BPK yang kita ketahui di hampir Dinas yang ada “, tanya Darwinsah wakil Ketua DPRK Bener Meriah saat digelar sidang nota perhitungan anggaran tahun 2018 diruang aula rapat DPRK setempat. Selasa (16/7/ 2019).

Selain itu, Darwin juga menyoroti anjloknya Pendapatan Asli Daerah ( PAD) yang tidak mencapai target pada tahun anggaran 2019. Bahkan menurut Politisi Golkar itu dana transfer juga untuk tahun ini sangat minim.

Terkait bagaimana untuk menyelesaikan temuan BPK itu, Darwin, meminta Plt Sekda Bener Meriah, inspektorat, dan dinas keuangan untuk duduk bersama Legislatif menyikapinya.

Sementara, anggota Banggar lainnya Edi Julkifli juga menyayangkan hasil PAD dari sewa alat berat di Dinas Lingkungan hidup dan BPBD Bener Meriah hanya dapat meraup PAD sebanyak 48 juta dari 800 juta yang ditargetkan pertahun.

” Kalau hanya 48 juta yang dihasilkan pertahun dari sewa alat berat itu, lebih baik tidak usah lagi disewakan kepihak ketiga kedepannya karena lebih banyak menelan biaya perawatan ketimbang hasil yang diperoleh “ujar Politisi PNA itu.

” Biar alat berat yang ada di BPBD itu digunakan untuk menangani kebencanaan saja, dari pada disewakan sementara untuk biaya rutin ( perawatan) menelan 150 juta namun penghasilannya hanya 48 juta kan lebih baik gak usah disewakan “lanjut Edi Julkifli.

Kata Edi, padahal sewa alat berat dalam perhari bisa mencapai 2 juta persatu unit, dan kalau satu tahun alat berat yang ada di dinas lingkungan hidup dan BPBD menurutnya bisa meraup 600 juta rupiah.

Anggota DPRK yang kembali terpilih untuk priode selanjutnya itu juga mempertanyakan, terkait dengan hak usul kegiatan yang bersumber dari Otsus untuk tahun 2020 kenapa pihak Eksekutif tidak melibatkan pihak Legislatif. Tanyanya.

Sementara menyikapi pertanyaan, tim banggar legislatif terkait anjloknya PAD di Kabupaten Bener Meriah, Seketaris Dinas Keuangan dan Pendapat Kabupaten Bener Meriah Armansyah mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD.

Menurutnya, salah satu faktor adalah kurangnya penghasilan pendapatan dari usaha warung dan restoran.

” Selama ini, pendapat dari warung atau restoran itu cukup lumayan, namun untuk tahun ini pendapatan dari sumber tersebut merosot sangat signifikan “, terang Arman.

Lanjutnya, begitu juga dengan pendapatan dari hasil sewa alat berat juga mengalami penurunan oleh sebabnya sejauh ini kita belum memenuhi target PAD tersebut. Kata Seketaris Keuangan itu.

” Tidak terpenuhinya target PAD, kami juga meminta masukan dan saran dari anggota DPRK Bener Meriah untuk memberikan masukan menunjang peningkatan PAD daerah ini kedepan “, harap Armansyah.

Dari pantauan media ini, Rapat sidang nota perhitungan anggaran tahun 2018 yang di pimpin Ketua DPRK Bener Meriah Guntarayadi, dari pihak eksekutif dihadiri Plt Sekda Bener Meriah Khairun Aksa, SE. MM, Asesten III Suarman, dan Kepala SKPK. (Gona)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!