Tgk Usman Yacub Kaget Kegiatan Mendahului Anggaran Mencapai  27,7 M Lebih 

REDELONG : Rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS ) tahun 2016, oleh badan anggaran ( Banggar ) DPRK Bener Meriah bersama tim Anggaran Eksekutif yang di laksanakan Jum’at ( 21/10 ) di ruang sidang DPRK setempat. 
Rapat pembahasan  APBK. Perubahan anggaran 2016 dan KUA-PPAS  yang di pimpin Guntarayadi, SP. Ketua DPRK Bener Meriah  dalam sambutanya menyampaikan, guna untuk mengesankan usulan anggaran APBK Perubahan  perlu tim badan anggaran DPRK dan tim anggaran Eksekutif melaksanakan pembahasan tentang usulan anggaran yang di tuangkan dalam laporan penyusunan KUA-PPAS dan APBK Perubahan ,  dalam salinan  berkas usulan yang telah di pegang seluruh anggota tim banggar DPRK dalam sidang ini. 

Agar anggaran Perubahan yang telah di sampaikan dari masing-masing SKPK dapat di pelajari dan di pertimbangkan dalam menentukan keputusan yang di sepakati nantinya . Ujar Guntarayadi 

Untuk itu kami mengharapkan kepada Ketua tim anggaran agar membacakan apa saja yang menjadi sekala prioritas kegiatan yang akan di masukan dalam APBKP ini. Kata Guntarayadi. 

Sementara itu Ketua tim Anggaran Eksekutif Drs, Ismarissika. MM yang di wakili Asisten III Khairul Aksa, SE. ME  Menyampaikan, proses penyusunan KUA-PPAS perubahan APBK tahun anggaran 2016 Kabupaten Bener Meriah, adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP) nomor 58 tahun 2008 pasal 18 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di jelaskan bahwa, perubahan APBK dapat di lakukan apabila terjadi hal-hal seperti,  perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK. Keadaan yang menyebabkan harus di lakukan pergeseran anggaran untuk unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.


 Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Ujar Khairul Aksa.

Pada tahun 2016, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemangkasan anggaran yang berimbas pada Struktur APBK 2016, karena perlu di lakukan perubahan. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemangkasan anggaran merupakan situasi yang dilematis yang harus di hadapi Pemerintah daerah.

Disatu sisi Pemerintah daerah Bener Meriah menginginkan terjadinya Akselerasi pembangunan di semua urusan Pemerintah daerah, termasuk urusan yang berkaitan dengan penyedia Fasilitas dan Infrastruktur publik umum. Disisi lain kita juga harus berupaya menjaga agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien. Papar Khairul Aksa

Khairul Aksa menambahkan, hal tersebut jelas membawa konsekuensi terjadinya perubahan asumsi asumsi dalam APBK yang tertuang pada KUA-PPAS perubahan APBK serta menimbulkan perubahan alokasi pagu anggaran yang di laksanakan oleh SKPK.

Dalam penyusunan KUA-PPAS Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun program dan kegiatan yang bersifat prioritas sesuai dengan RPJM serta kebutuhan anggaran yang ada.

Pada kesempatan tersebut Khairul Aksa juga menyebutkan anggaran Pendapatan Asli Daerah ( PAD) baik sebelum perebuhan maupun dalam perubahan, anggaran Belanja langsung maupun anggaran lainnya sebelum perubahan maupun dalam perubahan.

Banyaknya jumlah anggaran yang telah tersedot dalam kegiatan yang mendahului anggaran Ketua Komisi D juga merupakan salah satu anggota Badan anggaran DPRK Bener Meriah Tgk Usman Yacub, merasa terkejut saat melihat laporan keuangan tentang anggaran yang mendahului mencapai Rp. 27.718.478.568 milyar. 

Untuk itu dia mempertanyakan tentang mekanisme  anggaran yang mendahului tersebut, karena menurut Tgk Usman sebagai salah satu anggota banggar tidak pernah mengetahui kegiatan yang mendahului anggaran di SKPK apakah betul betul bersifat emergensi ( Darurat ). Ungkap Tgk Usman 

Tgk berharap kepada Ketua DPRK Bener Meriah agar di lakukan Pansus terhadap kegiatan yang telah mendahului anggaran tersebut, “ agar tidak menjadi keraguan dalam memutuskan perlu melakukan Pansus terlebih dahulu” pinta Tgk Usman seraya menambahkan Dan Ketua DPRK pun jangan terlalu cepat mengetuk Palu. 

Saharmiza, SE Anggota Banggar DPRK Bener Meriah menanggapi pertanyaan, Tgk Usman terkait mekanisme kegiatan pada SKPK yang mendahului anggaran. Mekanisme pihak eksekutif dalam kegiatan yang mendahului anggaran adalah berdasarkan usulan mereka yang di setujui DPRK. Tegas Saharmiza ( Gona )

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!