Terkait Pengembalian Mobil Dinas ini Kata Ketua DPRK Bener Meriah

REDELONG : Kodani Adhani Tokoh pemuda Bener Meriah mempertanyakan terkait mobil dinas anggota DPRK Bener Meriah belum dikembalikan kepada Pemerintah, karena menurutnya sesuai dengan Peraturan Pemeritah ( PP ) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD.
Menurutnya, mobil dinas yang ada di Bener Meriah selain mobil pimpinan harus dikembalikan kepada Pemeritah, seperti yang dilakukan di DPRK daerah lain di Provinsi Aceh seperti Kabupaten Aceh Tengah yang sudah mengembalikannya. Namun yang menjadi pertanyaan besar? apa yang menjadi alasan anggota dewan rakyat Bener Meriah belum mengembalikannya? Hal teresebut disampaikan Konadi kepada media ini beberapa hari yang lalu.

“  Apakah amanat Peraturan Pemerintah ( PP ) nomor 18 tahun 2017 turunannya ada yang salah “sebutnya.

Sementara itu Guntarayadi Ketua DPRK Bener Meriah saat dikonfirmasi Senin 27 November 2017 di Kantor DPRK setempat mengatakan, menyangkut PP 17 tahun 2017 memang itu sudah di Qanun dan sudah dilaksanakan hasil evaluasi juga yang telah dilakukan di Provinsi Aceh. Dan ketentuan PP 18 itu  telah dikembalikan ke daerah, sampai ke daerah itu langsung kita mengembalikan kepada  keputusan Bupati untuk mempelajarinya. Kata Guntarayadi.

Setelah Bupati mempelajari dan membahas, mungkin Bupati sendiri akan mengeluarkan Peraturan Bupati ( Perbub ), menyangkut dengan mobil dinas anggota DPRK seperti mobil dinas Ketua Komisi, Fraksi selain pimpinan itu sudah dikembalikan ke bagian aset Pemda Bener Meriah. Sesuai dengan UU di dalam PP 18 itu ada kategori menyangkut masalah tunjangan transportasi kepada pimpinan dewan, sementara untuk anggota dewan harus mengembalikan mobil dinas. Papar Gunatarayadi.

Sekali lagi dengan tegas Guntarayadi mengatakan sejauh ini mobil dinas anggota DPRK telah dikembalikan, namun dalam perjalanan terkait mobil dinas ada yang masih dalam keadaan rusak, untuk mobil yang rusak mungkin dikembalikan secara keberadaan lagi artinya penyerahannya nanti dilakukan di bengkel. Jelas Ketua DPRK Bener Meriah itu.

Terkait jumlah mobil, masing-masing komisi, fraksi semua ada tujuh mobil dan pengembaliaan mobil itu kita lakukan secara bertahap. Kata Guntarayadi seraya menambahkan, pengembaliaan mobil itu telah kembalikan sejak pengesahan qanun itu sendiri. Tegasnya.

Sementara itu Andi Suroso Kepala Bidang ( Kabid ) Kekayaan dan aset saat dikonfirmasi diruangannya mengatakan, samapi sejauh ini belum ada penyerahan pengembaliaan mobil dinas yang dipinjam pakai anggota DPRK Bener Meriah. Tapi selanjutnya apabila Peratutaran Bupati tentang biaya transportasi dewan sudah dibayarkan maka mobil dinas anggoata DPRK Bener Meriah akan di tarik. Katanya.

Lebih lanjut Andi Suroso mengatakan, Selain mobil Pimpinan DPRK ( Ketua dan dua Wakil ), yang lainnya wajib mengembalikan jika aturannya nanti sudah jelas. Saat disinggung selain PP 18 aturan apa lagi yang ditunggu sehingga pengembaliaan mobil itu baru bisa dilaksanakan ? dengan tegas Andi Suroso mengatakan untuk saat ini kita masih menunggu anturan Peraturan Gubernur ( Pergub ) barulah nanti mobil tersebut kita tarik. Jelasnya ( Gona )

Komentar Anda
SHARE