Terkait Informasi Keterbukaan Publik Ini Kata Komisi Informasi Aceh

REDELONG : Dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, setiap masyarakat boleh mengakses dan meminta Informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.

Untuk itu guna penguatan lembaga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ( Kominfo) Aceh lakukan pendampingan terhadap PPID utama Kabupaten Bener Meriah. Hal itu disampaikan Tasmiati Komisi Informasi Aceh Rabu ( 7/3/2018) di Kantor Bupati Bener Meriah.

Menurutnya, kenapa hari ini Kominfo Aceh memberikan penguatan kepada PPID Bener Meriah, karena sampai hari ini PPID Bener Meriah belum kuat kendati sebenarnya SK sudah ada dikeluarkan setahun yang lalu. Katanya

Lanjutnya, Tapi sebenarnya ketika SK dikeluarkan harus ada pejabat yang melaksanakan tufoksi dari PPID itu sendiri. Seperti ada piket, des layanan dan pom. Karena apa bila pemohon informasi meminta informasi kepada SKPK yang ada di Bener Meriah, 14 hari tidak ditanggapi sipemohon bisa mengajukan keberatan ke Sekda Bener Meriah. Tuturnya

Sekda yang merupakan atasan PPID di Daerah, punya kekuatan untuk memanggil SKPK teknis yang tidak memberikan informasi. Karena di dalam Sekda itu masa keberatan selama tiga puluh hari, dan dimasa tiga pulih hari itu ada kewenangan Sekda memanggil para SKPK yang tidak mau memberikan informasi kepada pemohon informasi. Ungkap Tasmiati.

” Jika SKPK tidak memberikan informasi Sekda bisa memanggil PPID pembatu PPID utama untuk mempertanyakan kenapa PPID tidak memberikan informasi ini kepada pemohon sifat informasi yang diminta tersebut terbuka ” Paparnya.

Katanya lagi, selama tiga puluh hari tidak ditanggapi pemohon informasi bisa mengajukan sengketa informasi kepada Komisi informasi Aceh. Dan jika sengketa itu telah diajukan ke Komisi informasi Aceh kita akan lakukan regester dimana ada seratus hari waktu untuk itu. Ujar Komisi informasi Aceh itu.

Tambahnya, untuk sidang yudikasi awal kita akan panggil pemohon dan termohon, dimana pemohon itu bisa saja dari individu, LSM atau kelompok masyarakat.

Terkait masalah laporan sengketa informasi di Aceh, tahun 2017 kita sudah menangani 74 kasus sengketa dan Februari 2018 kita menangani 18 kasus sengketa informasi. Ucapnya.

Dalam kesempatan itu Tasmiati juga menyampaikan, hari ini di Aceh sudah dibuka laporan kinerka kepala kampung yang diminta masyarakat, masyarakat bisa meminta laporan kinerja, laporan keuangan Kepala Kampung. Dan itu harus diberikan karena dalam ketentuan UU nomor 14 tahun 2008, informasi itu bersifat terbuka.

” Informasi itu yang disimpan dikelola badan pablik. Badan pablik yang dimaksud adalah penyelengara pemerintah yang didanai sebahagian atau seluruh anggaran bersumber dari APBN, APBA, APBK maupun bantuan sumbangan asing dan bantuan dari masyarakat “. Jelasnya.

Tasmiati berharap, dengan pendampingan terhadap PPID utama Bener Meriah hari ini, kedepanya PPID Bener Meriah dapat membina PPID pembatu di seluruh SKPK guna untuk mengelola informasi dan memberikan Informatika apabila diminta okeh masyarakat pemohon. Pintanya. (Gona)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!