Terkait Ganti Rugi Tanah, Tagore Tuding Peraturan Presiden Dilanggar

0

REDELONG : Persoalan ganti rugi tanah masyarakat untuk pembangunan perluasan Bandara udara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, sampai hari ini belum selesai pembayarannya yang dilakukan Departemen Perhubungan. Namun pihak pengurus lapangan terbang Bandara Rembele sudah menguasai tanah rakyat selama tiga tahun. Hal itu jelas-jelas sudah melanggar peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 kata Ir. Tagore Abubakar anggota DPD-RI kepada awak media Rabu 12 Oktober 2017 di Kantor Kepala Kampung Karang Rejo.
Menurut Tagore, jadi setelah kita lihat bahwa itu telah melanggar peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 beserta perubahannya, sehingga merugikan kami dan rakyat lainnya selaku pemilik tanah.

” Jadi tadi, setelah tiga tahun ini terjadi, pihak Panetra pengadilan menawarkan kepada kita pembayaran pada tiga tahun yang lalu. Seharusnya menurut Peraturan Presiden, setelah uang itu dititipkannya tiga tahun yang lalu di pengadilan negeri baru mereka bisa mengerjakan ini. ” Ujar Tagore.

Lanjut Tagor, artinya sekarang bahwa tanah rakyat ini diambil atau dirampas dahulu, baru dilakukan pendekatan. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden, tapi menurut mereka bahwa ada Perma dari Mahkamah Agung yang memungkinkan hal itu, saya tidak yakin, karena tidak mungkin Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden itu merugikan rakyat. Enggak mungkin itu terjadi, ujar anggota Komisi II DPR-RI itu.

Kata Tagor, ini jelas-jelas melanggar Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, sehingga merugikan rakyat. Saya khawatir dengan kelakuan aparatur dibawah presiden itu, merugikan presiden itu sendiri. Artinya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan itu berkurang, makanya saya datang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintahannya, sebutnya.

Dia menambahakan, salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yaitu secara peraturan yang berlaku ini dilakukan kembali ganti rugi terhadap rakyat. Namun saya melihat peraturan berlapis dilanggar sehingga pengadilan itu ada unsur pidananya. Makanya kita ketemu dan saya akan mempertanyakan kepada Mahkamah Agung, apakah Perma yang disebut tadi untuk kepentingan itu atau disalah gunakan ini yang akan saya lakukan. Ungkap Tagor. (Gona)

Komentar Anda
SHARE