Terkait Batas Hutan Lindung, DLHK Aceh Gelar FGD Bersama Masyarakat Kampung Tanoh Depet

TAKENGON:  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh didampinggi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV beserta unsur Muspika Kecamatan Celala serta Masyarakat Kampung Tanoh Depet, menggelar kegiatan Forum Group Discusion (FGD) di Balai Desa Kampung Tanoh Depet Kecamatan Celala pada Kamis, (21/11/2019).

Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk Penyelesaian Konflik Tenurial (Lahan) Kawasan Hutan di daerah tersebut yang telah dirambah. 

Kepala Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Planologi DLHK Aceh, Husneta, S. Hut, M.Si , hadir dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan, hingga saat ini persoalan klaim lahan kepemilikan dalam kawasan hutan dan  konflik pertanahan di Aceh meningkat.

Hal ini disebabkan semakin bertambahnya penduduk dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketidakjelasan batas kawasan hutan dan kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi pemicu konflik tenurial antara masyarakat dan pemerintah. 

Dalam acara FGD yang digelar dari pagi hingga sore itu, terungkap bahwa berdasarkan pengakuan warga Kampung Tanoh Depet, mereka sudah menggarap lahan hutan di daerah tersebut sejak tahun 1986 secara bertahap hingga saat ini dan hampir 99 persen masyarakatnya bercocok tanam dengan tanaman Sereh Wangi. Hal tersebut karena ketidaktahuan masyarakat akan batas dan fungsi hutan lindung. 

Husneta menambahkan, kawasan yang mereka garap merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, erosi dan memelihara kesuburan tanah. 

Kegiatan diskusi ini adalah untuk memberi pemahaman kepada warga Tanoh Depet dan masyarakat luas terutama, tentang pentingnya mempertahankan status hutan lindung dan mencari solusi dalam penanganan konflik tenurial (lahan) dalam kawasan hutan.

Disebutkan, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di pasal 50 dijelaskan, setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan, dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.  

Bagi warga yang terlanjur menggarap lahan hutan lindung agar tidak lagi memperluas perambahan di sekitar areal tersebut. DLHK Aceh akan cari solusi bagi warga Tanoh Depet khususnya, yang terlanjur dan telah menggarap kawasan hutan lindung dengan tidak keluar dari peraturan perundang undangan yang berlaku, jelas Husneta.(REL) 

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!