Terkait 10 Persen “Pajak Kopi”, Djumhur Abubakar: Kita Sudah Surati Presiden RI

TAKENGON: Pajak pertambahan nilai yang harus dibayar untuk setiap transaksi kopi domestik mendapat perhatian serius dari para pelaku kopi, tak terkecuali di tanoh Gayo, pasalnya pajak yang mencapai 10 persen itu dinilai terlalu memberatkan.

Ketua Asosiasi Producer Fairtrade Indonesia, Djumhur Abubakar mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden RI namun belum ada tanggapan.

Sejumlah Koperasi Petani Kopi Gayo, sebelumnya mengeluhkan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dibayar untuk setiap transaksi domestik atau di dalam negeri.

“Saat ini kita sudah mengupayakan dengan mengirimkan surat ke Presiden belum ada tanggapan, tembusan sudah pernah direspon oleh wakil menteri keuangan RI dan upaya sebelumnya juga kita sudah beraudiensi dengan Kakanwil Pajak di Banda Aceh, KPP Pratama Bireuen, Ombusdman RI Aceh, Bupati Aceh Tengah dan Bener Meriah” ujar Djumhur. Rabu (14/11/2018).

Sebagaimana diketahui Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku untuk kopi tersebut menurut Djumhur terhitung sejak tahun 2015 dan mulai beberapa bulan terakhir petugas pajak sudah meminta Koperasi untuk membayar kewajiban yang besarnya mulai Rp. 500 juta hingga Rp. 4 Miliar.

“Kalau PPN 10 % dipungut dalam transaksi green bean ke green bean maka dampaknya akan mengurangi harga beli ditingkat petani”ungkap Djumhur.

Saat ini tercatat terdapat 24 koperasi Produsen Kopi yang bersertifikat Fairtrade dan anggota mencapai 35 ribu kepala keluarga, ditambah petani kopi lain sebanyak 60 ribu kepala keluarga yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues.

“Saat ini kita sedang konsentrasikan untuk bisa audiensi dengan Presiden”pungkas Djumhur. (Arsadi)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!