Sumber Air Di Kecamatan Bukit Tergilas Perambah Hutan

0

unnamedREDELONG-Maraknya perambahan hutan di kawasan hutan Lindung, mengakibatkan sumber mata air mengalami  penyusutan yang sanggat signifikan. Akibat perambahan hutan dihulu sumber mata air di kawasan hutan Lindung yang masuk kedalaman wilayah Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit dan mengakibatkan masyarakat mengalami krisis air.

Guna mengatasi hal tersebut Forum Kepala Kampung dan Forum Mukim dari Kecamatan Bukit melaporkan pada Pemerintah daerah dan DPRK Bener Meriah beberapa hari yang lalu. Menindak lanjutin laporan tersebut Pemda Bener Meriah melalui Asesten I Bagian Pemerintah Muhammad Ja’far menyusun tim penyelamat kawasan hutan Lindung. Ada pun personil tim yang di SK Antara lain. Pembina Plt Bupati Bener Meriah, Ketua DPRK Bener Meriah, Kapolres Bener Meriah, Dandim 0106 AT/BM. Ketua Sekda Bener Meriah, Wakil Ketua Asisten Pemerintah, Ketua Harian Kepala UPTD KPH Wilayah III Pante Raya. Anggota ketua komisi A DPRK Bener Meriah, Ketua komisi B, ketua komisi C, ketua komisi D. Kepala Bappeda Bener Meriah, Ketua majelis adat Gayo Bener Meriah, Dir. PDAM Bener Meriah, para Camat, Kapolsek, danramil, kepala Mukim, dan Reje kampung.

Dalam rapat tidak lanjut yang di laksanakan Jum’at ( 7/10 ) di Offroom Bupati, asisten I bagian Pemerintah Muhammad Ja’far SH, MH menyampaikan, tanggung jawab penyelamatan hutan lindung itu adalah tanggung jawab bersama dan seperti yang kita ketahui hutan Lindung yang berada di Kabupaten Bener Meriah selama ini dalam wewenang pihak provinsi Aceh yang mengawasinya. Guna eksen penyelamatan harus di buat tim penyelamat yang telah di tunjuk di dalam SK, sebut Muhammad Ja’far mengawali pembukaan acara pembahasan penanganan dampak perambahan hutan Lindung.

Pada kesempatan tersebut Kepala UPTD KPH Wilayah II Aceh, Amri Samadi, Shut. Msi mengatakan, seharusnya dalam SK ini juga mencantumkan Peraturan yang berkaitan dengan hutan Lindung. Dia menambahkan Kesatuan Penyelamatan Hutan ( KPH ) dalam tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (planning & budgeting), pemanfaatan Hutan; dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin (controlling & budgeting), penggunaan Kawasan Hutan; dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin (controlling & budgeting), rehabilitasi hutan dan reklamasi (actuating & budgeting), pemanfaatan hutan di wilayah tertentu (actuating & budgeting)  Perlindungan hutan dan konservasi alam (actuating & budgeting).

Fungsi lainnya adalah menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan (planning, actuating & budgeting) dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaaan dan pengawasan serta pengendalian (planning, organizing, actuating, controling & budgeting) serta melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya (actuating, controlling & budgeting) juga membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan (actuating & budgeting).

Amri mengatakan lagi sejauh ini pengelolaan kayu di Bener Meriah tidak berkontribusi terhadap daerah ini. Upaya yang telah di lakukan adalah membangun Somil di daerah Pucuk Noning Kecamatan Syiah Uatama, dan untuk memaksimalkan pengelolaan kayu tersebut perlu membangun industri Somil Dua titik lagi paling maksimal. Kata Amri.

Menanggapi ungkapan Kepala UPTD KPH tersebut Daud M. Ali Reje Kampung Paya Gajah mengatakan  hal yang sangat konyol kalau KPH belum memahami dan mengantongi peraturan tentang kawasan hutan Lindung.
” Seharusnya alasan yang di sampaikan, Kepala KPH ini tidak ada lagi, dan perlu di tekanan kepada semua stek holder harus memahami dan mengantongi peraturan terkait tentang hutan Lindung ” ujarnya.

‘”Kami khawatir kalau hutan Lindung di alih fungsikan tanpa prosedur, dan itu di lakukan kebijakan oleh pihak pendatang kami masyarakat di sini menjadi sasaran bencana”tambah Daud Ali. Hal senada juga disampaikan oleh Fauzi Muhda Reje Kampung Bale Atu menyebutkan, melihat situasi dan kondisi di kawasan hulu air yang kian hari kian menyusut akibat perambahan di kawasan tersebut kalau tidak segera di berantas dan di tertib kan, maka itu akan mengakibatkan kami kekeringan. Dan juga akan menjadi bom waktu terlahirnya generasi miskin kedepannya.

Sementara itu Plt Bupati Bener Meriah Drs Rusli M Saleh mengatakan, kalau memang penyelamatan kawasan hutan Lindung dan memberantas perambahan secara serius maka pihak provinsi yang selama ini yang berwenang harus bersikap tegas serta menyampaikan apa wewenang Kabupaten agar penyelesaian penertiban kawasan hutan Lindung tidak terkesan ecek ecek. Tegasnya ( Gona )

Komentar Anda
SHARE