Status Kasus Dugaan Penggelapan Insentif Guru TPA Naik ke Tingkat Penyidikan, Tersangka Akan Ditetapkan

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nislianudi, SH (Foto/Kabargayo)

KABARGAYO.COM, Takengon: Kasus dugaan penggelapan insentif 1259 guru TPA/TKA/TQA yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah terus bergulir, dari penyelidikin kini statusnya meningkat ke tahap penyidikan.

“Tinggal menetapakan tersangka, paling lambat akhir September 2020 mendatang akan dilimpahkan ke Pengadilan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nislianudin usai menggelar peringatan Hari Bhakti Adhayaksa (HBA) ke-60 di Kantor Kejaksaan setempat, Rabu (22/07/2020).

Read More

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum bendahara dinas syariat Islam (AR) diduga telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Anggaran Rp.398 juta itu hingga hari ini belum dibayarkan, perorangnya akan menerima insentif Rp. 300 ribu selama 6 bulan, terhitung Juni 2019 yang lalu.

“Sedikitnya, 18 saksi sudah diperiksa, informasi yang kami terima dadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset, uang itu memang benar sudah dicairkan, namun tidak disalurkan untuk guru TPA tapi untuk kepentingan pribadinya,” terang Nislianudin.

Bahkan katanya, dari anggaran tersebut, honor PPTK dan pegawai yang didinas tersebut yang membidangi pencairan insentif itu sudah dibagikan.

“Kami akan terus menelusuri kemana saja uang itu disalurkan, yang kami terima, terduga membeli sebidang tanah. Nanti, apakah kami akan menyita hartanya supaya uang itu dikembalikan, itu nanti, saat ini kami dalami dulu,” katanya.

Ia juga ikut prihatin atas kasus tersebut, anggaran menyangkut pendidikan agama untuk mencerdaskan generasi Islam turut disalahgunakan.

“Ini menyangkut umat dan menjadi pelajaran bagi yang lain, guru TPA bekerja untuk mengasah calon generasi Islam di Negeri Serambi Mekah ini dengan uang yang tidak seberapa itu, jangan disalahgunakan,” harap Nislianudin.
Menurut Nislianudin, terduga akan dijerat dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

“Atau Pasal 8 tentang penggelapan dalam jabatan,” tutup Nislianudin. (KG31)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts