Soal Sertifikasi Tanah Masyarakat di Putri Betung, Menteri ATR/BPN Janjikan Cari Solusi

REDELONG: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN), Sofyan Djalil berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk masalah  nasib kepemilikan tanah masyarakat kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

Hal tersebut, ia ungkapkan ketika beraudensi dengan masyarakat kecamatan Putri Betung yang sengaja datang menjumpai dirinya ketika melakukan kunjungan kerja ke Bener Meriah, Kamis (11/4/2019), dalam rangka penyerahan sertifikat kepada masyarakat.

“Kita akan berupaya mencari solusi, dan akan berkordinasi dengan Badan Pertanahan”ujar Sofyan Djalil.

Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani menyampaikan masyarakat Gayo Lues sangat mengharapkan kehadiran Menteri   ATR/BPN ke Gayo Lues.

Sertifikasi lahan perkebunan masyarakat yang luas di Kecamatan Putri Betung masih terkendala karena berbatasan dengan hutan lindung.

“Namun kami sadar agenda menteri untuk saat ini begitu padat. Untuk itu setelah kami mendapat informasi bahwa Menteri ATR/BPN hadir ke Bener Meriah, maka kami bertolak kesini dengan lima puluhan masyarakat Putri Betung dan Camat Putri Betung serta Kepala BPN guna untuk beraudensi terkait permasalahan daerah tersebut”ujar Said Sani.

Wakil Bupati Seribu Bukit itu juga menuturkan, masyarakat Putri Betung meminta kepada Pemerintah melalui Menteri ATR/BPN agar nasib kepemilikan tanah mereka sama dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues.

” Pada tahun 2015 Perintahkan Galus sudah mewacanakan merelokasi daerah tersebut, namun setelah dikunjungi Dirjen Pertanahan kemudian hal itu tidak sempat terjadi ” , sebut Said Sani.

Tambahnya, Kecamatan Putri Betung terdiri dari 13 Kampung  dimana income masyarakat di sana lumayan memuaskan, namun karena masyarakat tidak hak kepemilikan tanah maka daerah itu masuk menjadi daerah termiskin.

Menanggapi hal tersebut, Sofyan Djalil menegaskan salah satu
komitmen kerja Presiden Jokowi adalah mengeluarkan sertifikat tanah bagi lahan yang terbebas dari faktor-faktor hukum. Hal tersebut harus diwujudkan secepatnya. (Wein Pengembara)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!