DHLK Tawarkan Solusi Kepada Masyarakat Tanoh Depet

TAKENGON: Soal lahan tanaman Sereh Wangi yang masuk dalam kawasan hutan lindung, Reje Kampung Tanoh Depet Kecamatan Celala, Sudirman  menyampaikan bahwa warganya sudah melakukan kegiatan penanaman sereh wangi sejak tahun 1998 dan pada tahun 2010 perluasan lahan garapan mulai gencar dilakukan karena dibudidayakan tanaman Sereh Wangi.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam kegiatan Forum Group Discusion (FGD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh didampinggi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV beserta unsur Muspika Kecamatan Celala serta Masyarakat Kampung Tanoh Depet di iBalai Desa Kampung Tanoh Depet, Kamis, (21/11/2019).

 Saat ini luas lahan yang digarap oleh warga Tanoh Depet dalam kawasan hutan lindung  mencapai 531 Hektar, ujar Reje Kampung Tanoh Depet ini. Dia menanyakan apa solusi terhadap masyarakat yang sudah “terlanjur” menggarap lahan dalam kawasan hutan lindung ini.

Sementara itu, Koordinator Pemuda Kampung Tanoh Depet, Rudi Hartono, menyampaikan hal agar pemerintah dapat melepaskan areal tersebut sebagai kepemilikan warga setempat. 

Dia meminta kepada DLHK Aceh agar lahan yang sudah ditanam  Sereh Wangi di hutan lindung tersebut agar dapat di alih fungsikan menjadi Areal Pengunaan Lain (APL). Selanjutnya dia meminta agar lahan-lahan yang sudah tergarap sejak lama tersebut dapat di jadikan hak milik masarakat yang bersertifikat.

Menanggapi pertanyaan warga tersebut, pihak DLHK Aceh kembali menyampaikan dan menawarkan solusi untuk penyelesaian konflik tenurial bagi masyarakat yang telah “terlanjur” menggarap atau menanami tanaman dalam kawasan hutan.

Solusi tersebut adalah dengan mekanisme Perhutanan Sosial (PS) melalui pola kemitraan atau kerjasama dengan KPH Wilayah IV  yang diketahui oleh kepala DLHK Aceh. 

Dijelaskan, bahwa kawasan hutan lindung yang telah ditanami sere wangi itu harus dilakukan rehabilitasi dengan menanam kembali tanaman Multy Purpose Trees Species (MPTS) berupa tanaman berkayu yang multi fungsi, dapat dimanfaatkan buahnya, getah maupun daunnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomer. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. 

Kepala KPH Wilayah IV, Naharuddin, S. Hut, M.Si, menanggapi permintaan warga atas keingginan hak kepemilikan lahan Hutan Lindung. Naharuddin menyebutkan, untuk di jadikan hak milik ini adalah sesuatu yang mustahil karena ada peraturan yang lebih tinggi mengikat bahwa areal Tanoh Depet termasuk di sekeliling sisi Kampung Tanoh Depet adalah Kawasan Hutan Lindung.  

Solusinya adalah dengan Perhutanan Sosial atau PS yang dapat dilaksanakan dengan pola Hutan Kemasyarakatan atau disebut HKm dengan ijin 35 untuk dapat diperpanjang dan dapat diwariskan. Pola lain adalah kerjasama masyarakat  dengan KPH wilayah IV selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat menggarap lahannya secara legal, karena berada dalam kawasan hutan lindung.

Sementara itu menanggapi persoalan perambahan Hutan Lindung ini, Kapolsek Celala, Iptu Sumiatun, menyebutkan apa bila peraturan dan ketentuan yang tertuang dalam peraturan Undang Undang Kehutanan tidak diindahkan maka akan ada sanksi pidananya. Disebutkan sanksi pidananya adalah 10 sampai 15 tahun penjara dan denda 5 Miliar Rupiah. Sanksi ini di sebutkan dalam pasal 78 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (REL)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!