Sidang Lanjutan Pembahasan KUA-PPAS P Bener Meriah P Anggota Kritik Ketua DPRK 

0

REDELONG : Lanjutan sidang pembahasan Kebijakan Anggaran Umum Prioritas Plapon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS. P)  tahun 2016 yang dilaksanakan Kamis ( 27/10 ), diwarnai keritikan dan masukan terhadap Ketua DPRK Guntarayadi dari anggota DPRK Bener Meriah. 

Kritik dan masukan yang disampaikan Anggota DPRK Bener Meriah, selain menyangkut kebijakan yang telah menyetujui kegiatan mendahului anggaran,  juga meminta sikap tegas ketua DPRK menyangkut kehadiran anggota DPRK. 

Dalam laporan hasil tim anggota pansus I yang dibacakan Anwar, masih banyak SKPK di Bener Meriah dalam merealisasikan anggaran belum maksimal, dan kami menemukan beberapa SKPK kinerjanya kurang maksimal. Sebut Anwar anggota DPRK dari Partai Gerindra.

” Dalam mewujudkan pembangunan di Bener Meriah, Bupati Bener Meriah harus menekankan pada seluruh SKPK agar meningkatkan kinerjanya”.

Anwar juga meminta pada Ketua DPRK Bener Meriah lebih selektif dan transparan dalam menyetujui anggaran, pinta Anwar.

Sementara itu mewakili tim pansus II Tgk Muhammad Amin anggota DPRK dari Partai Aceh ( PA ) mengatakan, terkait dengan rapat pembahasan anggaran kita membutuhkan komitmen Ketua DPRK dan eksekutif untuk lebih serius. Pintanya.

” Kami sudah menunggu rapat pembahasan KUA-PPAS. P sampai berjam jam, namun rapat belum dilaksanakan. Untuk itu apakah rapat ini ecek ecek atau serius, kalau serius tolong konsisten dengan jadwal rapat ” tegas Tgk Muhammad Amin.

Lebih lanjut dia menyebutkan, Kabupaten Bener Meriah kedua termiskin di Provinsi Aceh yang dinilai dari kesejahteraan, perumahan dan jumlah penduduk. Saya berharap terkait program bantuan perumahan kedepan lebih ditingkatkan. Ujar M. Amin.

Menyikapi terkait kegiatan yang mendahului anggaran mencapai 27 milyar lebih, M. Isa Arita juga menyampaikan bidang anggaran di DPRK ada sekitar 11 orang, bila anggaran yang disetujui itu berarti 25 anggota DPRK menyetujui, asal dengan catatan anggaran tersebut tepat sasaran peruntukanya, namun bila anggaran tidak sesuai dengan prioritas maka seluruh anggota DPRK yang disalahkan. Tutur M. Isa Arita.

Kami menilai sebenarnya ada beberapa kegiatan yang mendahului anggaran tidak bersifat Darurat namun tetep juga disetujui dan dianggarkan, tetapi ada kegiatan yang benar benar dibutuhkan masyarakat contohnya pembuatan paret di Kampung Tunyang sampai sekarang ini belum terealisasi. Sehingga masyarakat menduga DPRK Bener Meriah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Ungkap Arita ( Gona ) 

Komentar Anda
SHARE