Sahuti Tuntutan Massa, DPRK Aceh Tengah Sepakat Tolak Omnibus Law

  • Whatsapp
Arwin Mega usai teken petisi yang dilayangkan massa (Foto/Ist)

Kabargayo.com, Takengon: DPRK Aceh Tengah satu suara dengan tuntutan Aliansi Mahasiswa dan serikat para buruh untuk menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja meski telah disahkan beberapa waktu yang lalu.

Selaku Ketua DPRK Aceh Tengah Arwin Mega mengaku siap memperjuangkan tuntutan ratusan mahasiswa dan perwakilan buruh yang hadir ke Gedung perwakilan rakyat tersebut. Bahkan seluruh Anggota DPRK siap menandatangani petisi yang dilayangkan massa.

Read More

DPRK Aceh Tengah sendiri telah menyatakan sikap melalui rekomendasi penolakan khusus yang telah disiapkan sebelumnya khusus untuk Ketua DPR RI di Jakarta dengan nomor surat 170/479/DPRK tertanggal 09 Oktober 2020 perihal, penyampaian aspirasi mahasiswa, OKP dan serikat pekerja Aceh Tengah terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Maksud dari surat itu, meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja.

Surat itu dibacakan oleh Samsuddin dari fraksi PDI Perjuangan, tembusanya ke Presiden, Plt Gubernur Aceh, Ketua DPRA Aceh dan Bupati Aceh Tengah.

Selain Arwin Mega dan Samsuddin, pernyataan sikap menolak Omnibus Law itu turut ditandatangani oleh Sukurdi Iska fraksi (Demokrat), M.Syahrul dan Januar Efendi (Gerindra), Ichwan Mulyadi (PDI Perjuangan), Fauzan (PPP), Khairul Ahadian (fraksi Keramat Mupakat) dan Joharsyah (Nasdem).

“Kami menyatakan sikap bahwa seluruh fraksi DPRK Aceh Tengah menolak Omnibus Law dan meminta presiden mengeluarkan PERPPU untuk mencabut RUU Cipta Kerja,” kata Samsuddin menyahuti permintaan Arwin Mega untuk membacakan surat tersebut, Jum’at 09 Oktober 2020 dihalaman gedung dewan setempat.

Usai ditandatangani dengan dibubuhkan materai enam ribu, massa pun membubarkan diri setelah sebelumnya secara bergantian menyampaikan orasinya didepan sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah.

Sebelumnya massa mengecam dan menyayangkan tindakan DPR terburu-buru, diam-diam dan tidak ada kesepakatan bersama saat proses pengesahan RUU Cipta Kerja, menuntut DPRK beserta seluruh fraksi menolak Omnibus Law.

Poin RUU yang dinilai merugikan rakyat diantaranya, tentang upah ditentukan satuan waktu, tenaga kerja asing bebas masuk, hak cuti tidak diberikan kompensasi, Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup.

Lain itu tentang tidak adanya status karyawan tetap, ijin Amdal, Ijin Usaha, bebas masuknya investor asing. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum dihilangkan.

“Tidak adanya denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat apa-apa, Undang-undang ini menyengsarakan rakyat,” kata Koordinator aksi Romadani.
Tak hanya orasi yang diutarakan massa, bahkan, Puisi berisi kritikan pun disampaikan massa didepan anggota DPRK. (KG31)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts