PPP Ajukan Draft RUU Pesantren, Anwar Idris: Pemerintah Harus Memberi Perhatian Lebih

JAKARTA:Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memperkuat lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diserahkan oleh Fraksi PPP DPR RI. RUU usul inisiatif diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018.

Anggota Fraksi PPP DPR-RI, Drs H Anwar Idris kepada wartawan mengatakan, RUU ini telah disetujui untuk dibahas dengan pemerintah. Diharapkan, kata Idris pemerintah segera merespon usulan itu”Sebagai pengusul awal sejak tahun 2013, Fraksi PPP telah meminta masukan dari para pimpinan pondok pesantren. Pimpinan dayah di Aceh, lembaga diniyah, para pakar dan ulama untuk bahan penyusunan naskah akademik”ujarnya.

Anwar Idris menambahkan, sudah seharusnya Pesantren mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena harus diakui bahwa pesantren/ dayah atau madrasah diniyah merupakan bagian penting dari bangsa ini dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah mencatat bagaimana para ulama dan santri berjuang melawan dan mengusir penjajah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat ini jumlah pesantren yang tercatat di wilayah RI sebanyak 29 ribu dengan jumlah santri mencapai 4.028.660 dengan jumlah ustadz/guru sekitar 323 ribu, jika dirinci, Madrasah Diniyah Takmiliyah mencapai 77 ribu dengan peserta didik mencapai 6 juta lebih, unit lembaga pengajaran Al Qur’an mencapai 135 ribu dengan peserta didik sekitar 7,5 juta.

Dengan RUU ini, Lembaga Pendidikan Pesantren menjadi nantinya akan menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal peningkatan anggaran untuk mutu pendidikan pesantren, di antaranya kepastian pembangunan sarana prasarana yang layak, jaminan kualitas kurikulum pendidikan, penjagaan tradisi pesantren dan tentunya jaminan kesejahteraan terhadap ustadz atau guru dan teungku dan abu dayah.(Wien Pengembara)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!