Perusahaan Tak Perhatikan Keselamatan Pekerja, Izin Usahanya Bisa Dicabut

TAKENGON: Pengerjaan proyek infrastruktur mesti memperhatikan peraturan perundangan-undangan di bidang konstruksi terutama aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi para pekerja konstruksi, seperti UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian PUPR, Sri Handono dalam menanggapi kasus, kecelakaan yang menimpa pekerja PT Waskita Karya (Persero) terkait kecelakaan konstruksi pada Proyek Tol Becakayu seperti yang dikutip oleh Hukumonline.com menyebutkan berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sanksi terhadap kontraktor atas kecelakaan kerja, diatur berdasarkan tingkatannya mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha.

Dalam UU Jasa Konstruksi, aspek keselamatan tercantum di Pasal 52 yang menyebutkan, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Bila tidak, berdasarkan Pasal 96 ayat (1), penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi, hingga pencabutan izin.

Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Jasa Konstruksi, pemerintah memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Standardisasi aspek keamanan dan keselamatan dalam pengerjaan konstruksi mesti mengacu UU tentang Jasa Konstruksi agar kemungkinan terburuk dalam pengerjaan proyek infrastruktur tidak terjadi.

Selain itu, aspek keselamatan kerja sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Penyelenggara pengerjaan proyek pun mestinya menyediakan semua alat perlindungan diri bagi para pekerjanya. Misalnya, Pasal 14 huruf c menyebutkan, “Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kemenakertrans) pun telah menerbitkan Permenakertrans No.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. (NET)

SHARE