Pertanyakan “Pengangkatan” Perwakilan Honorer K2 Datangi Kantor Bupati Aceh Tengah

TAKENGON: Pertanyakan nasib mereka dan meminta pemerintah untuk tidak membuka formasi umum, sejumlah perwakilan tenaga honorer K2 di Kabupaten Aceh Tengah, gelar demo di depan kantor bupati setempat. Kamis, (20/9/2018).

Salah seorang peserta demo, Munawardi mengatakan aksi yang mereka lakukan adalah bentuk kekecewaan mereka sebagai honorer K2 yang membuka formasi umum dan tidak mengangkat honorer K2 yang selama ini nasib mereka terkatung-katung.

“Kami masih begini saja, lalu kenapa pemerintah membuka formasi pegawai dari jalur umum. Seharusnya nasip kami yang didahulukan oleh pemerintah. Kami ingin jawaban dari pemerintah kabupaten,” kata Munawardi kepada wartawan.

Ia mengatakan jumlah honorer K2 untuk guru di Aceh Tengah sebanyak 563 orang. Sebelum bergerak menuju kantor bupati, beberapa orang mencoba menjumpai Kepala BKPP, Irlina. Namun menurut mereka kepala BKPP tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang bisa memuaskan perwakilan pendemo.

“Kepala BKPP tersebut mengatakan dirinya orang baru disitu dan tidak ada solusi dengan tenaga honorer K2 tidak ada solusi,” kata Munawardi. Tak puas dengan jawaban tersebut, para peserta demo menuju ruangan bupati Shabela Abubakar. Namun bupati tengah dalam perjalanan dinas di Jakarta. Tenaga honorer K2 yang terdiri dari ibu-ibu serta kaum bapak kemudian memilih berada di selasar pinggiran kantor bupati, sebagian duduk bersimpuh di lantai

Ia juga mengungkapkan, 2014 lalu, perwakilan tenaga honorer K2 pernah melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah Ir.H. Nasaruddin MM saat itu yang disaksikan oleh kepala BKPP Drs. Rizaluddin, MM di pendopo dan mereka mendapat komitmen bahwa nasib mereka akan diperjuangkan.

Asisten Administrasi Umum, Drs. Rizaluddin yang membawahi BKPP kemudian menjumpai peserta demo”
“Kami rasakan apa yang saudara-saudara rasakan, kami tahu bakti saudara-saudara selama ini untuk daerah. Namun yang menentukan untuk dibuka formasi umum tahun ini bukanlah usulan dari kami, tapi keputusan pusat,” kata Rizaluddin meyakinkan para pendemo di ruangan tunggu Asisten.

Mantan kepala BKPP Aceh Tengah ini membenarkan adanya notulen kesepakatan tersebut dengan pihak perwakilan honorer K2 di pendopo Aceh Tengah. Ia menjelaskan bersama perwakilan tenaga honorer K2 tersebut telah menjumpai Menpan bahkan Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah,

“Kita juga sudah menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh daerah terkait honorer K2, secara perinsip keinginan kita sama seperti keinginan tenaga honorer, yaitu mengangkat terlebih dahulu tenaga honorer K2 yang masih ada sebelum dibuka tes formasi umum.”

Namun yang menentukan dibukanya formasi umum CPNS adalah Pemerintah Pusat, bukan daerah, “Kita tidak memiliki wewenang untuk menolaknya” ucap Rizaluddin.

Rizaluddin juga menambahkan, dirinya merasakan apa yang dirasakan oleh Honorer K2, hal ini juga telah menjadi masalah secara umum di Indonesia terkait tenaga K2 yang belum diangkat sebagai PNS.

Meski telah mendapatkan keterangan dari Asisten III itu, namun para pendemo tetap berkeinginan bertemu dengan bupati Shabela Abubakar untuk menyampaikan keluh kesah mereka. (Putra Gayo)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!