Peningkatan Kapasitas Imam Masjid Agung Se-Aceh, Mewujudkan Syariat Islam Kaffah di Aceh

Oleh: Mahdi, S.Ag, MA**

BANDA ACEH: Dinas Syariat Islam menyelenggarakan kegiatan peningkatan Imam Masjid Agung Se-Aceh , kegiatan ini berdasarkan amanah qanun di Aceh dan merupakan kewenangan Dinas Syariat Islam begitu disampaikan oleh Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran. Drs. H. Ridwan Johan. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 25-27 Maret 2019.

Ridwan Johan dalam sambutannya mengatakan, diharapkan masjid di Aceh bisa menjadi gambaran Syiar Syariat Islam, baik dari pengelolaannya maupun dari segi Kuantitas Jama,ahnya, jika jama,ah masjid masih sedikit ini menunjukkan syariat islam belum sepenuhnya berjalan dan menjadi jiwa dan semangat masyarakat.

Pemateri pertama, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Aceh, Ir. H. Basri A. Bakar, M. Si, materi Pengembangan Mesjid sebagai Pusat Kegiatan Ummat yang menyampaikan bahwa dalam rangka memakmurkan masjid perlu mengaktifkan kepengurusan, dan pengurus merasa bertanggung jawab terhadap kemakmuran masjid, dalam kaitan dengan Imam, imam memilki sifat sifat yang baik antara lain, beriman,berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan jauh, disiplin, komunikatif, dan siap mendengar dan menerima masukan.

Dalam hal imarah, katanya perlu sarana pendukung, ruang pertemuan, ruang pengurusan mayat, perpustakaan, ruang makan, dan perekonomian. Masjid adalah cermin kemakmuran dan kemajuan perekonomian masyarakat. Kelemahan di bidang kemakmuran adalah kurang merekrut pemuda dan pemudi dalam kegiatan kegiatan kemasjidan, karena mereka adalah penerus kepengurusan. Konsep DKM meliputi Ri’ayah [ Pemeliharaan] Idarah [ Administrasi] dan Imarah [ Kemakmuran].

Menurutnya, tingkatan masjid di Indonesia : 1. Masjid Negara berada di Ibu Kota Negara. 2. Masjid Raya berada di Ibu Kota Provinsi. 3. Masjid Agung berada di Ibukota Kabupaten. 4. Masjid Besar berada di Kecamata. 5. Masjid Jamik di Kemukiman. 6. Masjid Qaryah di Kampung atau Kampus.

Dalam diskusi yang berlangsung muncul keinginan pengurus masjid agung di Kabupate/kota di Aceh untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah [UPTD] meskipun masih terkendala kajian akademis dan kurangnya referensi sebagaimana kajian di Biro Hukum Kantor Gubernur Aceh, harapan peserta semoga ada payung hukum dan qanun untuk mempermudah urusan tersebut.

Pemateri Kedua, H. Mursalin Basyah, LC, MA, materi mengenai fiqih ibadah, menyingkapi beberapa ikhtilaf dalam ibadah. Pada dasarnya kajian ikhtilaf atau perbandingan mazhab sudah diaggap selesai karena masing mazhab sudah jelas rujukan dan kajiannya. Imam Abu Hanifah mengatakan tanda kefakihan seseorang itu adalah manakala ia lebih mengerti perbedaan pendapat orang lain.

Sementara itu, Kadis Dinas Syarjat Islam Aceh, Dr. Emk. Alidar, S.Ag, M. HUM yang juga menjadi salah seorang pemateri dalam kesempatan itu, membahas tentang kebijakan dan strategi peningkatan peran imam masjid dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Ia mengatakan imam masjid perlu peningkatan kapasitas baik hafalan dan bacaan juga kesejahteraan, dalam hal ini perlu perhatian pemerintah daerah, standar jumlah imam masjid agung minimal 7 orang meskipun ini perlu pembahasan lebih jauh baik di DPRA atau DPRK untuk dituangkan dalam qanun supaya pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas. Melalui Dinas Syariat Islam mendorong Pemerintah Daerah untuk mempelajari yuridis pembentukan UPTD untuk masjid agung.

Pemateri lainnya Drs. H.A. Karim Syeikh, MA sedikit membahas tentang kriteria aliran sesat dan strategi mengatasinya, dalam makalahnya dijelaskan bahwa setiap faham atau aliran yang menyimpang dari aqidah dan pokok pokok syariat Islam yang benar dinamakan dengan aliran sesat, usaha yang dilakukan dalam mengatasi aliran sesat ini dimulai dari tindakan preventif atau pencegahan dalam bentuk dakwah, pengajian, jika sudah terpengaruh maka perlu rehabilitasi secara khusus dan kepada aktivis penyebar aliran sesat ini perlu sanksi hukum sesuai dengan undang-undang.

Dalam kegiatan tersebut, juga diisi dengan kajian lanjutan dengan tema, optimalisasi peran mesjid pada masa kini; perspektif historis dan kontemporer, yang disampaikan oleh Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin M.Pd.

Hal penting yang harus dipahami menurut narasumber tersebut adalah selain jama,ah perlu memakmurkan mesjid namun dalam mengoftimalisasikan peran mesjid di era kekinian, mesjid diharapkan mampu memakmurkan jama’ah lokal bahkan lebih luas lagi.

Hal tersebut sebutnya sudah dilakukan oleh beberapa masjid di Indonesia, diantaranya mesjid Jogokarian di Jogyakarta, mesjid Ar-Rahmah di Surabaya.

Lanjutnya, Fokus pemberdayaan bukan hanya pada aspek pembangunan fisik atau Imarah madiyah, namun yang lebih penting lagi aspek pembangunan non fisik atau Imarah Maknawiyah. Disamping itu pengurus masjid perlu menyakinkan jama’ah dengan amalan-amalan yang bisa memaksimalkan peran dan fungsi mesjid secara lebih luas.

Di penghujung acara, tampil Prof. DR. M. Hasbi Amifuddin MA materi revitalisasi manajemen mesjid modern : dari struktur organisasi, fungsi manajemen dan pendanaan. Dalam paparannya disebutkan bahwa mesjid perlu ada usaha mandiri, seperi, kafe, butik, sovenir, sembako, kereta keliling, tower, ruang seminar, ruang untuk walimah dan penginapan.

Dari diskusi yang berkembang semua sepakat peran dan fungsi masjid lebih dapat ditingkatkan, tentu dengan dukungan moril dan materil baik baik dari partispasi masyarakat maupun dari pemerintah serta regulasi yang memaksimalkan peran masjid tersebut.

**Penulis adalah Imam mesjid agung Babussalam Bener Meriah

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!