Pemerintah Harus Serius Tindak Tegas Travel Umrah “Nakal”

0

Bangka.tribunnews.comJAKARTA
:Pemerintah diminta tegas dalam menindak tegas travel-travel Umrah nakal yang menelantarkan jamaah yang hendak melakukan ibadah ke tanah suci. Banyaknya kasus-kasus jamaah umrah yang gagal berangkat akhir-akhir ini bahkan terjadi hampir disetiap daerah telah meresahkan  dan merugikan masyarakat. Dengan berbagai modus.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) meminta kepada  Pemerintah agar segera menindaklanjuti travel umrah yang memiliki sistem dimana jarak pelunasan dan pemberangkatan jamaahnya cukup lama. KPHI sebelumnya juga meminta Kemenag untuk membuat aturan baru soal keberangkatan jamaah Umrah.

“Jangan sampai setahun baru berangkat karena ada potensi travel menjadi ‘nakal’, harus ada ada aturan maksimal tiga bulan harus berangkat,” kata komisioner KPHI Syamsul Maarif seperti dikutipRepublika.co.id, Senin (22/5).

Ia juga mengatakan kepada masyarakat untuk hati-hati dalam memilih travel untuk melaksanakan ibadah Umrah. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah tergiur dengan harga murah dan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan selama beribadah Umrah.

Dia menjelaskan, travel nakal kebanyakan tidak mempunyai izin untuk memberangkat jamaah ke Tanah Suci, dalam aksinya  travel-travel nakal ini seringkali bekerjasama dengan travel yang mempunyai izin.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas terhadap travel haji dan umrah manapun yang melanggar aturan. Ia bahkan menilai ada indikasi dimana promosi umrah yang bertentangan etika bahkan ajaran Islam. Misalnya dengan mengedepankan pandangan agama yang lemah dan mengkapitalisasi untuk kepentingan bisnis.

Kementerian agama, seharusnya bisa mengevaluasi, bahkan jika ditemukan adanya pelanggaran maka mencabut izin travel nakal.

Sementara  Kementerian Agama (Kemenag) RI disebut-sebut saat ini sedang menggodok standar layanan minimal yang bakalan menjadi standar setiap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan gambaran harga yang sesuai yang dibayarkan oleh jamaah, sehingga masyarakat tidak mudah tertipu.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Muhajirin Yanis kepada wartawan mengatakan penetapan standar minimal layanan ini masih dirumuskan karena  harus melakukan kajian perjalanan umrah selama tiga tahun terakhir.

Ia menyebutkan dengan standar yang dibuat  ini nantinya akan memetakan setiap perjalanan umrah di setiap musim dengan harga minimal dan standar minimal yang diberikan PPIU dan kemudian dipilih rata-ratanya.

Seperti standar layanan minimal untuk transportasi udara. Maskapai yang ditunjuk oleh PPIU maksimal  satu kali transit, jika dua kali translit dikhawatirkan jamaah kelelahan dan dapat mengganggu jamaah saat beribadah.

Demikian juga untuk akomodasi  seperti hotel, minimal berstandar bintang tiga, sehingga jamaah dapat beristirahat  dengan nyaman, begitu juga dengan Bus yang dipilih pun minimal menggunakan AC, karena cuaca di Arab Saudi lebih panas. Juga untuk masalah makanan harus  bercita rasa khas Indonesia sebagaimana diketahui  sebagian besar jamaah dari Indonesia tidak cocok dengan makanan khas Arab Saudi.

Muhajirin Yanis sendiri mengakui, Umrah saat ini tidak hanya sekedar perjalanan ibadah namun telah menjadi industri, travel-travel bahkan saling berlomba untuk menjual layanan paling baik dengan harga yang paling murah. Nantinya jika Kemenag telah menetapkan standar layanan minimal maka pihak travel mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai harga yang diberikan, jika tidak maka masyarakat bisa mempertanyakannya.

Persoalan jamaah umrah yang gagal berangkat dan terlantar kerap terjadi  setiap tahunnya, masalah ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Travel-travel “bodong” harus ditindak tegas oleh Pemerintah agar masyarakat tidak dirugikan.

Banyaknya kasus penipuan yang dialami oleh jamaah yang dilakukan oleh travel nakal salah satu penyebabnya karena Kemenag dinilai terlalu mudah mengeluarkan izin yang menyebabkan travel umrah semakin menjamur, akibatnya muncul kompetisi tidak sehat antar travel pun tidak terelakkan.

Begitu juga tidak adanya hukuman yang konkrit dari Pemerintah terhadap  travel nakal juga menjadi salah satu penyebab tumbuh suburnya kasus penelantaran dan penipuan jamaah. Travel nakal alias bodong ini seharusnya tidak hanya cukup diganjar dengan hukum perdata yang bisa didenda dengan ganti rugi namun harus dipidana karena telah menipu masyarakat yang hendak beribadah.(Arsadi Laksamana)

Komentar Anda
SHARE