Pemda Bener Meriah Gelar FGD Enam Rancangan Qanun Bener Meriah

REDELONG : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui bagiaan Hukum, gelar Focus Group Discussion ( FGD) tentang enam rancangan Qanun Bener Meriah Rabu 19 September 2018 di Kantor Bupati Bener Meriah.

Kepala bagian hukum ( Kabag Hukum) Kabupaten Bener Meriah Eddy Iwansyah Putra, SH saat dikonfirmasi 20 September 2018 diruang kerjanya memaparkan, kemarin ( Rabu 19 September) kita telah laksanakan FGD menyangkut enam rancangan Qanun Bener Meriah.

FGD untuk 6 rancangan Qanun tersebut, menurut Eddy, terkait dengan penelitian secara akademisnya kita telah ada MoU dengan Unsyiah. Katanya

Eddy Iwansyah Putra lebih lanjut mengatakan, dalam melahirkan Qanun, banyak proses yang harus dilalui salah satunya yaitu tinjauan dari segi akademis yang dilakukan dalam focus groub discussion dan hal itu tidak cukup dalam satu kali untuk dilakukan sebelum diseminarkan, selanjutnya kita menyerahkan rancangan kepada DPRK melalui badan legeslasi ( Banleg) yang kemudian akan dibahas secara bersamaan-sama pasal demi pasal. Jelas Kabag Hukum itu.

Adapun 6 rancangan Qanun diantaranya, Qanun tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Qanun ini adalah berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, selanjutnya rancangan Qanun tentang Perlindungan anak ( Undang-undang nomor 11 tahun 2006) tentang Pemerintah Aceh, selanjutnya rancangan Qanun tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, dasar Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Qanun tentang Pariwisata Islam ( Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya Qanun tentang Kebersihan lingkungan ibu Kota Kabupaten Bener Meriah ini berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 tahun 2018 entang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, dan Qanun tentang ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bener Meriah, dasar ( Kemendagri nomor 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintah daerah secara nasional.

Eddy Iwansyah Putra berharap, setelah dilaksanakan proses itu kita berharap kepada pihak Legislatif nantinya dapat segera disidangkan agar ke-6 rancangan Qanun tersebut dapat disahkan menjadi Qanun Bener Meriah. Pintanya. ( Gona )

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!