Pemda Bener Meriah Akan Segera Bahas Perombakan SKPK

REDELONG-Menyahuti PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perombakan Struktur organisasi SKPK pemerintah eksekutif dan legislatif akan segera membahas rancangan Qanun tentang Perombakan struktur organisasi SKPK. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Bener Meriah Ismarissika, MM, pada Kabargayo Sabtu ( 24 / 9)  seusai acara acara pelantikan DPD PPNI Bener Meriah.

Ismarissika menjelaskan, ” Dalam beberapa hari ini kami akan membahas rancangan  Qanun tentang Perombakan struktur organisasi pada organisasi SKPK dengan di landasi payung hukum PP nomor 18 tahun 2016, ” paparnya.
Dalam Perombakan struktur organisasi SKPK tersebut bisa saja ada SKPK yang di ciutkan ( digabungkan), seperti  Dinas pengelola keuangan dan pendapatan rencananya akan di mekarkan dengan dinas pengelolaan keuangan akan tersendiri menjadi Bidang pengelolaan keuangan, dan dinas pendapatan akan menjadi Bidang pendapatan dan aset. Sebut Ismarissika.

Namun, ada juga dinas yang akan di gabungkan misal, dinas perkebunan, peternakan, pertanian dan dinas perikanan akan di gabungkan menjadi dinas pertanian dan tanaman pangan hal ini yang disebut likuditas. Namun perombakan struktur organisasi SKPK tersebut harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri). Karena menyangkut Nomanklatur yang menentukan adalah Pemerintah. Terang Ismarissika.

Saat disinggung terkait dengan mutasi dia menyampaikan, itu sudah di atur dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang telah menegaskan Kepala daerah dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan pemerintah daerah dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan yang di tegaskan dalam pasal 162 ayat 3, meski demikian, penantikan PNS sebelum 6 bulan secara prinsip boleh saja. Tetapi untuk eselon II sudah diatur tersendiri dalam UU Aparatur Sipil Negara ( ASN), jadi mutasi tidak bisa di lakukan sesuka hati  Kepala daerah. Tegas Ismarissika.

” Pelarangan mutasi untuk eselon II sebelum 6 bulan itu adalah bagi pejabat yang sudah terisi, namun jika kekosongan tetap bisa di isi oleh Plt “,  tandas Sekretaris Daerah tersebut. ( Gona

Komentar Anda
SHARE