Pekerjaan Rumah Usai Longsor dan Banjir di Aceh Tengah

  • Whatsapp

Dampak longsor dan banjir, banyak Jembatan rusak di Aceh Tengah. Penanganan juga perbaikan jadi pekerjaan rumah yang mesti secepatnya dikerjakan Pemerintah Daerah, salah satunya penganggaran.

TAKENGON: Raut wajah, Thamrin Elasri terlihat lelah. Bersama jajarannya, Kepala BPBD Aceh Tengah ini beberapa pekan terakhir ini harus berkerja keras siang malam. Hujan deras yang tak henti mengguyur Aceh Tengah mengakibatkan bencana longsor, banjir dan angin kencang di sejumlah titik, sejumlah jembatan rusak dan ruas jalan terputus.

Tidak ada yang menginginkan bencana, datang tiba-tiba siapapun tak mampu menolak. Musibah bencana bukan hanya berdampak terhadap ekonomi dan sosial, lebih luas dari itu, hancurnya infrastruktur berimbas kepada perkembangan kemajuan daerah secara keseluruhan.

“Banyak kendala yang kita hadapi dalam penanganan bencana, salah satunya adalah kekurangan alat berat,” kata Thamrin. Satu-satunya alat berat yang dimiliki oleh BPBD tidak mampu menjangkau banyaknya lokasi bencana. Alat berat tadi sebenarnya seringkali “berulah” dan saat ini sedang rusak.

Pekerjaan penanganan darurat bencana, sebut Thamrin sudah mereka lakukan sepenuhnya. Misalnya, ada longsor seperti yang tejadi di Kilometer 92 dan di kecamatan Kebayakan. Saat ini semua sifatnya darurat penanganannya. Artinya tidak ada yang sempurna pengerjaanya. Pihaknya hanya sekedar membuka akses, agar masyarakat bisa melalui jalan tersebut. Begitu juga untuk jembatan rusak atau patah pihaknya hanya bisa penanganan darurat.

“Selanjutnya, semua kembali kepada tupoksi dinas penanggungjawab. Tugas kami hanya membuka akses, untuk perbaikan normal itu akan dilakukan oleh dinas terkait,” kata Thamrin.

Bencana longsor tahun ini tergolong parah, selain terjadi banjir yang merendam sejumlah rumah dan lahan pertanian warga, sejumlah jembatan rusak yakni jembatan Remesen rusak berat, jembatan ruas jalan Mungkur- Gewat di Kecamatan Linge. Begitu juga jembatan yang menghubungkan Kampung Kenawat dan Pedemun juga rusak parah. Ini belum lagi jembatan gantung Blang Kekumur dan jembatan Gantung Langit.

Tak hanya jembatan, akses jalan dua kabupaten antara Aceh Tengah dan Nagan Raya yang menjadi kewenangan provinsi juga terputus. Tanah longsor ini tidak hanya terjadi dijalan lintasan Nasional dan provinsi tapi juga jalan lintasan kabupaten, karena terlalu banyak, Pemerintah Aceh Tengah bahkan tidak bisa menanganinya seluruhnya karena keterbatasan peralatan dan personel, penanganannya terpaksa dilakukan secara bertahap.

Untuk memaksimalkan penanganan darurat pasca longsor di Aceh Tengah, diperlukan pengadaan alat berat. Pemerintah Aceh Tengah sendiri sebenarnya, sudah beberapa kali meminta bantuan alat berat dari Pemerintah Provinsi melalui dinas Pekerjaaan umum dan juga Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Maharadi, Aktivis LSM Jangko mengingatkan pemerintah Aceh Tengah untuk serius mengatasi dampak dari bencana yang terjadi, karena sangat berimbas kepada masyarakat.

“Mengingat musim hujan masih panjang dan kebutuhan jembatan sangat mendesak, alangkah baiknya jika anggaran difokuskan pada perbaikan sejumlah jembatan sehingga kita tidak terlambat sampai mengalami kelumpuhan total, jika ini tidak segera diperbaiki bisa diperkirakan sejumlah daerah akan mengalami kelumpuhan total, ini penting “sebut Maharadi.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019. DIPA 2019 diserahkan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan diterima langsung oleh Wabup Aceh Tengah H Firdaus SKM, Sabtu (15/12/2018) di Banda Aceh.

Lebih rinci porsi DIPA 2019 untuk Kabupaten Aceh Tengah diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 623.701.928.000,-dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 16.755.681.000,- Selanjutnya dana transfer khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp. 110.579.242.000,- sedangkan Non Fisik 98.576.414.000. Sementara alokasi dana desa tahun ini Aceh Tengah mendapat porsi sebesar Rp. 221.436.663.000.-

Pihak eksekutif Aceh Tengah bersama legeslatif saat ini tengah melakukan penggodokan anggaran 2019. Pemerintah harus pro anggaran jembatan dan jalan yang rusak dan menghapus kegiatan yang tidak begitu mendesak.

“Kita mendesak Bupati untuk pro anggaran jembatan dan memasukannya di anggaran 2019, karena hal ini sifatnya mendesak, kalau tidak perekonomian masyarakat akan terganggu”jelas Maharadi. (Putra Gayo)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.
  • Whatsapp

Related posts