Panwaslih Gelar Rapat Dengan Pemkab Bener Meriah

0


REDELONG : Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah mengelar rapat dengan Pemkab setempat terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Jum’at (30/9) di Oproom Setdakab.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris daerah Bener Meriah Drs. Ismarissiska, MM, Ketua KIP, Ketua Panwaslih beserta ketua pokja, dan para pejabat perangkat daerah, serta para Asisten bupati Bener Meriah.
Ketua Panwaslih Bener Meriah Khairul Ahyar, SE dalam kesempatan tersebut mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara akan menerima sanksi jika tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada.

Ditambahkannya, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal ini disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN harus netral dalam Penyelenggaraaan Pilkada.
Terkait larangan dan sanksi bagi PNS/ASN yang terlibat aktif dalam politik praktis kata Khairul Ahyar telah di atur dengan tegas dalam UU ASN, Pasal 9 ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 
Pasal 12, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 87 ayat (4) PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena : a. b. c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Selanjutnya terang Ketua Panwaslih itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS dilarang, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Selanjutnya dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Begitu juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Dan terakhir dilarang Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barangkepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (Pasal 4 angka 15 PP No 53 tahun 2010).(Wien Pengembara)

Komentar Anda
SHARE