Pantau Ketersediaan Lahan Kopi, Dirjen PHPL Kementerian Kehutanan Sambangi Bener Meriah

REDELONG : Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( Dirjen PHPL ) Kementerian kehutanan Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc, didampingi Kepala Balai Pemantauan Hutan Produksi ( BPHP ) wilayah 1 Banda Aceh Mahyuddin, SP. MM kunjungi Kabupaten Bener Meriah. Kamis ( 25/4/2019 ).

Kehadiran Derjen PHPL Kementerian Kehutan tersebut, langsung meninjau kebun kopi masyarakat di Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit setelah bertemu dengan Plt Bupati Bener Meriah Abuya Sarkawi.

Di Kampung Kenawat, kedatangan Dirjen PHPL Awriya Ibrahim, langsung disambut masyarakat setempat dengan tari Manalo. Juga turut didampingi staf khusus Bupati Bener Meriah Alwin, Calon legislatif ( Caleg ) Partai PA Yuzmuha, dan pejabat Bener Meriah sekaligus tokoh masyarakat kampung Kenawat Aldiyan AR,  Reje dan masyarakat Kampung setempat melaksanakan proses cara penanaman Kopi.

Selain itu, juga dilaksanakan proses cara memanen kopi yang diperankan para emak-emak, menggiling kopi, memangkas yang diperankan beberapa warga. Hal itu sebagai rangkaian pengambilan dokumentasi untuk dipersembahkan pada deklarasi yang akan dilaksanakan pada 10 Mei mendatang oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Hal itu disampaikan Awriya Ibrahim saat dikonfirmasi awak media di Kenawat Redelong.

Menurut Awriya, Kopi sudah membudaya bagi masyarakat di daerah ini khususnya orang Gayo sejak zaman Belanda.  Karena  Kopi adalah merupakan sendi kehidupan masyarakat di Gayo, hidupnya dari Kopi, sekolah, dan bahkan matinya juga kopi. ” Gere ara kopi gere ara cerite “, begitulah pentingnya kopi bagi masyarakat Gayo. Sebutnya.

Namun, yang menjadi probelema pada saat ini masyarakat berkeinginan menanam kopi namun tidak memiliki lahan. Akan tetapi pada pemerintahan saat ini telah memberikan akses yaitu melalui Peraturan Pemerintah ( PP ) nomor 66 dan PS yang intinya masyarakat tidak boleh menebang namun bisa melakukan tanam sari pohon produksi di kawasan hutan.

Tambahnya, kenapa hutan tidak boleh ditebang apalagi hutan lindung karena hutan merupakan sumber kehidupan kita semua. Kopi adalah penghidupan jangka pendek keluarga,  jadi bagai mana solusi agar masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk memproduksi incam keluarga melalui kebun kopinya. Tentunya untuk hal itu perlu kepala BPHP dan KPH serta pemerintah daerah sendiri yang menentukan tentang mekanismenya.

” BPHP dan KPH yang akan menentukan orang yang masuk pada hutan, tapi tidak boleh menebang hutan “, ujar Awriya.

Dirjen itu juga mengatakan, salah satu solusi seperti yang ditawarkan salah satu warga tadi, yaitu dengan cara  penanaman pohon bisa dilakukan jarak per 20 meter dan disela-selanya masyarakat bisa manfaatkan tanam sari seperti menanam kopi, dan lainya.

Intinya menurut kami, masyarakat di daerah ini harus dapat hasil dari kopi. dan kedepan produksi- produksi kopi Gayo harus meningkat, PNB naik, negara makmur. Pinta Awriya.

Untuk itu, tambah Awriya, salah satu tujuan kami hadir ke Bener Meriah selain untuk pengambilan dokumentasi persiapan deklarasi, juga untuk memastikan ketersediaan lahan untuk masyarakat menanam kopi. Tegasnya. ( Gona )

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!