New Normal : Langkah tepat Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi?

  • Whatsapp
Oleh : Alfi Risky Rahmanda*

Istilah new normal akhir-akhir ini menjadi perbincangan public dimana pun. New normal saat ini diyakini sebagai kebijakan baru pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Istilah New normal diartikan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona. New normal dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Penerapan new normal akhir-akhir ini menjadi wacana yang terus digulingkan pemerintah. Dilihat dari  dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, yang menandakan akan diberlakukannya penerapan new normal di Indonesia dalam waktu dekat. Namun, oleh beberapa ahli mengatakan bahwa penerapan new normal saat ini belum tepat dilakukan, dikarenakan belum adanya tanda-tanda penurunan jumlah kasus positif di Indonesia. Padahal, kebijakan new normal harusnya dilakukan dengan ketentuan bahwa terjadinya penurunan jumlah kasus positif secara signifikan. Di Indonesia sendiri kasus positif Covid-19 masih menunjukkan sifat fluktuatif, dimana masih terjadi naik turun penambahan jumlah kasus dengan range 500-900 kasus per harinya.

Read More

Berbeda dengan negara yang telah menerapkan new normal seperti Korea Selatan dan Australia. Penerapan new normal di negara itu dilakukan setelah adanya penurunan kasus positif yang signifikan. Penerapan new normal memang harusnya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku demikian. 

Penerapan new normal di Indonesia diwacanakan berlangsung pada awal juni ini. Hal tersebut dikatakan terkesan sangat dini dan tergesa-gesa. Beberapa pakar di Indonesia kemudian memberikan pendapatnya. Salah satunya Pakar Epidemologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan cepat atau tidaknya new normal diberlakukan tergantung pada hasil evaluasi. Pandu berpendapat perlu mempertimbangkan hasil evaluasi epidemologi terlebih dahulu baru kemudian bisa diterapkan secara bertahap. Persiapan tersebut, menurut Pandu, tidak bisa diterapkan dalam level yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan new normal ini memang dilakukan dalam rangka menata ulang kehidupan dan aktivitas manusia dengan hal baru. Kebijakan new normal ini juga dilakukan sebagai rangka memulihkan ekonomi nasional. Seperti yang kita ketahui, beberapa sector mati akibat adanya pandemic ini. Insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk berbagai sector juga dinilai tak dapat menyelamatkan ekonomi mereka. 

Bank Indonesia (BI) pun memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi dibawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah tumbuh sekitar 5,02 persen. Tak hanya itu, merebaknya Covid-19 hampir ke seluruh Indonesia menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Sampai dengan 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta pekerja dirumahkan dan di PHK. 

Begitu besarnya dampak Covid-19 ini terhadap aktivitas ekonomi Indonesia yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Tidak adanya kejelasan sampai kapan wabah ini berhenti, WHO pun memberikan saran dengan melangsungkan kehidupan baru atau new normal sebagai langkah meningkatkan kembali ekonomi yang telah terhambat tetapi juga disertai dengan protocol pencegahan Covid-19 yang baik.

Lantas apakah kebijakan new normal efektif untuk memulihkan ekonomi Indonesia?. Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Efektivitas new normal terhadap ekonomi tergantung bagaimana kesiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini. Di satu sisi, apabila pemerintah sudah melakukan perencanaan new normal dengan baik, maka aktivitas ekonomi nasional dipastikan akan kembali pulih dalam waktu dekat. Namun disisi lain, jika pemerintah tidak merancang kebijakan new normal dengan baik, maka akan berpotensi munculnya gelombang kasus positif yang lebih besar dan akan kembali menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Penerapan new normal ini memang sangat beresiko, ada potensi bangkitnya perekonomian Indonesia, namun juga ada risiko peningkatan jumlah kasus positif Covid-19. Pemerintah dinilai harus bisa merencanakan penerapan ini dengan baik dan meminimalisir resiko buruk terhadap penerapan new normal. Jika new normal ini diterapkan, pemerintah juga harus bisa mencegah terjadinya lonjakan kasus seperti yang terjadi pada Korea Selatan. Second wave ini berpotensi terjadi kalau penerapan new normal nantinya tak memiliki perencanaan yang baik.

Penerapan new normal ini memang dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang terperosot. Dengan membuka kembali berbagai aktivitas manusia diharapkan bisa menjadi momentum untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Beberapa masyarakat yang sebelumnya berhenti bekerja kemudian dapat kembali bekerja untuk memulihkan ekonomi mereka ditengah pandemic seperti ini. Namun, pemerintah harus bisa mengatur serangkaian new normal ini dengan matang dan hati-hati. Pemerintah harus bisa menjalankan seluruh sector dengan menerapkan protocol pencegahan yang lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan pelayanan, fasilitas, serta infrastruktur kesehatan juga harus diperhatikan pemerintah selama penerapan new normal ini dilangsungkan. Hal ini dimaksudkan agar penerapan new normal nantinya bisa terlaksana sesuai rencana dan tidak berpotensi menaikkan jumlah kasus positif. 

Saat ini, yang harus dilakukan pemerintah adalah untuk fokus dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Barulah kemudian penerapan new normal bisa diterapkan dengan perencanaan yang matang serta protocol kesehatan yang lebih baik. Agar kemudian ekonomi Indonesia bisa pulih kembali dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan konsep kehidupan baru dan lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts