Mutasi di Kabupaten Bener Meriah Menuai Protes 

0

REDELONG : Terjadinya mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dinilai langgar aturan , karena proses pemutasian dianggap tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan  Peraturan Pemerintah (  PP )  18 tahun 2016, hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Ready, SP mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam konferensi pers dengan beberapa awak media Kamis ( 5/1 ) di ruang Kepala Dinas Arsib dan Perpustakaan Bener Meriah mengatakan,   mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah itu telah melanggar PP nomor 18 tahun 2016, karena proses mutasi yang dilakukan Pemda Bener Meriah bukan  melakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat yang mengisi kekosongan . Tapi yang terjadi melakukan mutasi besar-besaran. Kata Ahmad Ready.

” Yang sangat disayangkan ada pejabat eselon III diturunkan ke eselon IV, dan sebelumnya dia menjabat Sekretaris di SKPK sebelumnya namun di SKPK baru malah menjadi Kasi ” ujar Ahmad Ready.

Ahmad Ready menambahkan, Mutasi yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah telah melakukan pembohongan Publik terhadap unsur Muspida Plus. Karena yang dilakukan bukan pengukuhan dan pelantikan tetapi mutasi besar-besaran. Kata Ahmad Ready.

Hal senada disampaikan Abu Bakar, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan ( LHKP ), mutasi yang dilakukan itu cacat hukum karena dalam mutasi yang dilakukan tidak melibatkan BKPP sebagai salah satu anggota baparjakat. 

” Terkait mutasi jabatan seharusnya BKPP yang mengodok proses mutasi, tapi kenapa mutasi yang dilakukan pada tanggal 3 kemarin itu BKPP tidak dilibatkan. Untuk itu lebih baik BKPP di bubarkan saja karena tidak diberikan kewenangan dalam mengodok proses mutasi ” ujar Abu Bakar.

Dia meminta, mutasi ini lebih baik ditinjau ulang lagi, dan membatalkan mutasi yang sudah dilakukan karena tidak sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016. Pinta Abu Bakar.

Sementara itu Erlian, S.Pd sekretaris BKPP membenarkan bahwa BKPP sebagai salah satu anggota baparjakat tidak dilibatkan dalam mutasi tersebut, ” biasanya mutasi pada sebelumnya BKPP dilibatkan karena merupakan salah satu anggota baparjakat. Namun untuk mutasi kali ini kami hanya diberikan undangan itu pun sehari sebelum mutasi” Jelas Erlian.

Menyikapi penomena mutasi yang terjadi  Tgk Usman Yakub Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah menyebutkan, dari pengamatan kami banyak pelanggaran yang terjadi dalam mutasi kemarin, untuk itu kami tidak menyalahkan bila ada pejabat yang dimutasi tidak mau masuk kerja dan pindah dari tempatnya karena saya pikir mereka paham dengan PP tersebut. Papar Tgk Usman Yakub.

Ketua Badan Legeslasi ( Banleg ) DPRK Bener Meriah Tgk. Muhammad Amin juga merasa kecewa dengan kejadian mutasi tersebut, karena banyak kejanggalan yang terjadi dalam mutasi yang dilakukan Pemda Bener Meriah.

” Sebelumnya sudah ada pejabat yang pindah ke Kabupaten lain, seperti Anwar dan Sukma mereka telah pindah ke Aceh tengah dan Doni sudah pindah ke Banda Aceh namun tetap dilantik dalam mutasi kemarin itu. Adapa sebenarnya yang terjadi ” tanya Tgk. Muhammad Amin. 

Sampai berita ini diterbitkan Kabargayo belum memperoleh penjelasan pihak terkait. ( Gona )

Komentar Anda
SHARE