Minta Izin PT. EMM Dievaluasi GMNI Demo di DPRK Aceh Tengah

TAKENGON: Protes Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Aceh Tengah gelar aksi demo ke DPRK setempat. Kamis (27/9/2018)

Selain orasi, puluhan mahasiswa ini juga sempat melakukan aksi bakar ban di halaman kantor DPRK Aceh Tengah, mereka meminta DPRK Aceh Tengah untuk menyurati pemerintah pusat agar izin tersebut dievaluasi.

Anggota DPRK Aceh Tengah, Hamzah Tun dari komisi A dan Nasri tampak hadir menemui peserta demo, sementara para pimpinan DPRK tak kelihatan.

Koordinator aksi, Lamsyah Budin menyampaikan aktivitas tambang yang dilakukan PT. EMM dikhawatirkan akan merusak lingkungan terutama menganggu kualitas air dan sendimentasi sungai yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Bukan hanya itu, sebagian wilayah Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Celala yang sebagian wilayahnya masuk di lokasi izin pertambangan PT. EMM merupakan salah satu sentra produksi pertanian rakyat. Program-program pemerintah daerah sendiri diwacanakan lebih kepada program peningkatan kesejahteraan lewat pertanian.

Berdasarkan hasil penelusuran GMNI, Izin Usaha Pertambangan PT. EMM luas area konsensi 10.000 Hektar. Lokasi izin berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas 2.779 Ha, Hutan Lindung 4.709 Ha. Wilayah usaha terletak dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 2.478 Ha yang terdiri dari APL 1.205 Ha dan HL 1.273 Ha. Yang terletak di dua Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.

GMNI menilai, semestinya kawasan yang diterapkan sebagai Area Penggunaan Lainya (APL), seharusnya digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat, bukannya untuk pertambangan karena justru dikhawatirkan membuat rakyat semakin tak berdaya.

“Bukan menolak investasi, namun investasi yang membuat rakyat tercekik tidak seharusnya masuk di wilayah Gayo”kata Lamsyah Budin kepada wartawan di Takengon.

Berdasarkan hal tersebut, GMNI meminta DPRK Aceh Tengah untuk meminta pemerintah pusat, yakni pihak
Kementrian Kehutanan dan Kementrian lingkungan hidup agar mengevaluasi AMDAL yang diberikan kepada PT. EMM. (Wien Pengembara)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!