Mengambil Pelajaran dari Deretan Kepala Daerah Tersangkut di KPK

Kasus yang menjerat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi yang telah ditetapkan oleh tersangka oleh KPK bersama dua tersangka lainnya, mereka tentu saja belum tentu terbukti bersalah atau melakukan korupsi karena masih menunggu hasil dari pemeriksaan KPK, bersalah atau tidaknya mereka pengadilan yang memutuskan.

Namun jika ditengok ke belakang, tersangkutnya mereka di KPK, telah menambah deretan sejumlah Kepala Daerah yang berurusan dengan KPK. Diterima atau tidak, fakta ini adalah wajah birokrasi di negeri ini. Membanggakan? tentu saja tidak! Realita ini adalah wajah buruk pemerintahan bangsa ini.

Tahun ini (2018) hingga Juni, ada 15 kepala daerah dijerat KPK. Lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2017 ada 13 kepala daerah harus mendekam digedung KPK. Sementara 2016 ada sembilan kepala daerah yang jadi pesakitan KPK. Jika dirunut ke belakang, sepanjang 2004-2016 ada 65 kepala daerah ditangani KPK.

Kasusnya, dominan adalah kasus suap, setelah korupsi penyalahgunan anggaran. Korupsi yang menjerat Kepala Daerah, rawan terjadi pada ranah perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pungutan retribusi dan pajak daerah serta uang jasa dari pihak ketiga.

Lalu kenapa semua ini bisa terjadi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, diantara banyak faktor, faktor dominan adalah karena
tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh seorang calon kepala daerah menjadi penyebab utama dari tingginya angka keterlibatan kepala daerah dalam pusaran korupsi.

Biaya politik yang dimaksud adalah biaya politik yang dialokasikan kepada pemilih dan biaya politik yang berbentuk mahar di dalam internal partai politik (parpol). Belum terpilih saja harus mengeluarkan banyak uang.

Indonesia Budget Center, bahkan menyebutkan, saat Pilkada dijadikan ajang transaksional maka biaya semakin tinggi, akibatnya calon kepala daerah
harus putar otak mencari dana salah satunya dengan mencari sumbangan dari sektor swasta. Bukan rahasia lagi, seorang kepala daerah paling tidak harus menyiapkan minimal Rp, 5 M untuk calon Bupati, untuk calon wali kota minimal Rp 10 miliar, dan calon gubernur minimal Rp 20 miliar dari kantong pribadinya. Angka ini kemungkinan lebih besar lagi dengan adanya sumbangan dari pihak swasta.

Celakanya, setelah terpilih mau tidak mau harus mengembalikan modal dalam pemilihan, juga mesti mengembalikan investasi pihak swasta yang membantunya. Maka disinilah terjadi korupsi, yang akhirnya menjerat dan berakhir di KPK.

Penyebab lainnnya adalah, adalah monopoli kekuasaan. Seorang kepala daerah nyatanya memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian ijin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah. Monopoli kekuasaan ini kemudian bahkan mampu membangun dinasti kekuasaan.

Bukan hanya itu, diskresi kebijakan juga jadi penyebab, yang dimaksud dengan Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.

Direksi kebijakan sangat melekat pada seorang kepala daerah, masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas, dia hanya bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main dan itu dalam situasi yang sangat mendesak. Terutama dalam pengelolaan APBD.

Dalam pelaksanaannya kepala daerah sering dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD, seringkali Kepala Daerah mengeluarkan biaya yang tidak ada dalam APBD, lalu kemudian kepala daerah tersebut berusaha mencari celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif, sayangnya celah ini dimamfaatkan memperkaya diri sendiri dan para kroni-kroni.

Lemahnya atau kurangnya, Akuntabilitas dan transparansi terutama dalam kebijakan yang dibuat oleh seorang Kepala Daerah, misalnya dalam membuat Perda dan perizinan, Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan barang dan jasa, parah lagi saat lembaga legislatif yakni DPRD tidak menjalankan perannya dalam fungsi pengawasan bahkan kemudian melakukan kolusi bersama eksekutif dalam membuat kebijakan yang korup. juga adalah faktor para kepala daerah terpaksa berurusan dengan KPK.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebenarnya telah berpesan jauh-jauh hari kepada kepala Daerah di Indonesia, supaya tidak berurusan dengan KPK, Kepala Daerah sebenarnya bisa membuat
e-planning atau perencanaan secara elektronik agar setiap keputusan yang dibuat transparan dan dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, akan tidak ada keberanian untuk coba-coba melakukan penyimpangan atau korupsi dalam memakai anggaran.

Meskipun demikian, sistem yang baik juga akan percuma saja, kalau tidak ada niat baik dan ketulusan, komitmen, akhlak seorang kepala daerah untuk mengabdi kepada masyarakatnya.**

Arsadi Laksamana
Pimred Kabargayo

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!