Masyarakat Tanoh Depet Akan MoU dengan KPH IV untuk Perhutanan Sosial

TAKENGON: Dalam waktu dekat,  masyarakat Kampung Tanoh Depet membuat kerjasama  berupa MoU antara warga Tanoh Depet dengan KPH wilayah IV Aceh. Hal tersebut merupakan tindak-lanjut kegiatan Forum Group Discusion (FGD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh yang didampinggi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV beserta unsur Muspika Kecamatan Celala serta Masyarakat Kampung Tanoh Depet di Tanoh Depet Kamis, (21/11/2019).

MoU tersebut sendiri berisi bahwa masyarakat menyetujui pola Perhutanan Sosial (PS) yang ditawarkan dengan mekanisme kemitraan bersama KPH IV dan akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang ditanami tanaman berkayu berupa Alpokat dan Pohon Pinus.

 Pemilihan jenis tanaman pohon ini sudah disepakati oleh masyarakat yang hadir dalam acara FGD tersebut. Dijelaskan perhitungan pelaksanaanya, jika dalam satu Ha telah ditanami sere wangi sebanyak 5000 rumpun maka harus di korbankan 400 rumpun dan diganti dengan tanaman berkayu yang telah di pilih oleh warga tadi dengan jarak tanam 5×5 meter di setiap hektarnya. 

Dengan pola ini harapannya masyarakat khususnya warga Kampung Tanoh Depet dapat mengambil manfaat dari tanaman MPTS, pengarapan lahan dengan multi fungsi untuk peningkatan perekonomian warga pengarap lahan di kawasan hutan lindung dan disisi lain fungsi hutan Lindung juga dapat dikembalikan statusnya.

Sebagai mana diketahui bahwa Kampung Tanoh Depet merupakan sebuah Kampung dalam Kecamatan Celala. Jumlah Penduduk di daerah itu terdiri dari 144 KK dan 721 jiwa. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Nagan Raya. Beberapa tahun terakhir perambahan hutan di kawasan Tanoh Depet sangat marak terjadi untuk dialihfungsikan sebagai lahan perkebunan terutama perkebunan Sereh Wangi.

 Patroli yang dilakukan KPH wilayah IV di daerah Tanoh Depet dalam beberapa tahun ini menunjukan adanya peningkatan aktifitas masyarakat di sana melakukan perambahan hutan lindung yang sangat menghawatirkan. Oleh karenannya KPH IV melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menganggap perlu adanya duduk bersama dengan warga untuk mempertegas Undang Undang Kehutanan dan Fungsi Hutan Lindung di kawasan tersebut.(REL)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!