Legislatif Bener Meriah Hapus Program KPM, Eksekutif Walk Out dari Ruang Sidang

REDELONG: Pihak eksekutif Kabupaten Bener Meriah memutuskan Walk out ( Meninggalkan sidang ) dari ruang sidang DPRK Bener Meriah pada sidang lanjutan pembahasan RKA RAPBK tahun 2019, padahal sidang lanjutan tersebut baru saja di buka pimpinan sidang Guntarayadi, SP. Walk out nya pihak eksekutif dari lantaran karena program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di tuangkan dalam program pertaniaan yaitu Kartu Petani Mulia ( KPM ) dideleted (dihapus) oleh pihak banggar legislatif.

Persidangan sebelumnya sudah berperoses dimana KUA-PPAS sudah ada kesepakatan dengan Legislatif beberapa hari yang lalu, dilanjutkan dengan pembahasan RKA dan rancangan Qanun anggaran 2019 dalam perjalanan ada misi dan visi Pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJM, RPJM itu adalah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masayarakat melalui pertaniaan dan itu yang dihapus oleh legislatif. Kata Sekda Bener Meriah Drs. Ismarissika, MM dalam Konferensi pers di kantor keuangan setempat. Kamis ( 29/11/2018 )

” Padahal masyarakat sudah mengetahui progam ini akan diberikan kepada mareka dalam bentuk KPM, KPM ini dengan peraturan Menteri Pertanian tidak bisa diuangkan lantaran karena ada batasannya, hal tersebut berdasarkan hasil konsultasi kami dengan BPKP, BPK maka perogram pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan program KPM direalisasikan berbentuk barang. Kalau program ini dihapus oleh banggar legislatif bagaimana kepala daerah untuk melaksanakan visi misi kedepan “. tanya Sekda Bener Meriah itu.

Lebih lanjut Sekda Bener Meriah itu menyampaikan, kita berharap progam KPM itu tidak dihapus maka tadi proses persidangan tetap kami hargai. Namun ketika tadi pihak legislatif tetap bersikukuh untuk mecoret program tersebut maka kami pihak eksekutif langsung walk out ( meninggalkan ruang sidang ) dari sidang lanjutan RKA RAPBK tahun anggaran 2019. Ungkap Ismarissiska.

“ Sejak persidang tadi malam kita berharap kepada pihak legislatif progam KPM ini untuk tidak dihapus, kalau program lain-lain bisa tapi progam pemerintah daerah yang menyangkut dengan visi dan misi dari 2017 sampai 2022 program ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya “ tutur ketua tim TAPD Bener Meriah itu.

Terkait dengan progam 2018 yang belum disalurkan menyangkut KPM, Ismarissiska mengatakan, itu adanya di dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dimana hal tersebut sedang menyiapkan regulasi dengan berkonsultasi kepada BPKP, BPK , dan juga dengan aparat penegak hukum ( APK ) supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingginkan, untuk itu regulasi tersebut yang perlu kami luruskan. Jelas Iskarissiska.

Katanya lagi, sekarang ini sudah ada payung hukumnya terkait realisasi KPM tersebut maka dinas tanaman pangan dan pertanian menggumumkan untuk dilelang dan bahkan sudah ada pemenangnya, kemudian karna kita ada kerjasama dengan tim TP4D dilapangan, dan rencana besok akan ada penandatanggan kontrak. karena pengadaan ini waktu mungkin masih ada. Papar Sekda.

Sementara itu ketua fraksi Musara Pakat Safri Kaharuddin, sangat menyayangkan sikap eksekutif walk out dari sidang RKA RAPBK tahun anggaran 2019 ini.

” Ini merupakan suatu pelecehan terhadap DPRK atas walk outnya eksekutif dari sidang “. Ujar Safri.

Lanjutnya, tujuan kita tidak serta merta mendeled program yang diajukan eksekusi tapi mana kala tidak bisa menjelaskan secara transparan dan lugas apa yang mereka ajukan berarti kita menganggap program yang diajukan belum direncanakan secara matang. Untuk itu kita akan mengevaluasi kembali. Terang Politisi Hanura itu.

Hal senada juga diungkapkan fraksi Merah Putih Tgk Usman Yacub, dan fraksi PDIP yang disampaikan Drs. Zetmem menyangkan sikap eksekutif mangkrak dari persidangan.

” Kita DPRK sudah hadir untuk sidang guna membahas RKA RAPBK, namun malah eksekutif malah meninggalkan persidangan ” kata Zetmen.

Usman Yacub mengatakan, padahal waktu tinggal beberapa hari lagi dan kalau pihak eksekutif mengatakan KPM akan di realisasi secepatnya berarti mereka telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat. Karena program yang mereka ajukan sampai saat ini belum ada persetujuan dari DPRK. Tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRK Bener Meriah Guntarayadi.SP menyebutkan, kita berharap pihak eksekutif akan kembali mengikuti sidang isi sampai batas waktu yang disampaikan.

Dari pantauan media ini, sampai pukul 16.00 WIB pihak eksekutif tidak juga hadir mengikuti sidang, padahal pimpinan sidang telah memberikan waktu skor sampai 3 kali. Setelah pihak eksekutif tidak hadir sampai akhir batas waktu yang di tentukan pimpinan sidang menutup sidang dengan tidak ada kesimpulan dan dilanjutkan sidang Paripurna pada pukul 19.30 wib. ( Gona)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!