KPI Aceh Hadiri EDP di Bener Meriah

REDELONG : Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) Aceh hadiri Evaluasi Dengar Pendapat ( EDP) yang diselengarakan Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah. Selasa (20/3/2018) di Aula Sekdakab setempat.

EDP dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan izin Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL) Radio Rimba Raya secara permanen. Karena selama ini izin RRR tersebut masih bersifat sementara.

Seketaris daerah ( Sekda) Bener Meriah Drs Ismarissiska, MM dalam sambutanya menyampaikan, Radio Rimba adalah merupakan sarana Komunikasi Pemerintah daerah dalam menyampaikan/menyiarkan berita tentang pembangunan daerah ini kepada masyarakat, untuk itu untuk keberlangsungan RRR harus dipertahankan. Katanya.

“Untuk itulah kami menggelar Evaluasi Dengar Pendapat dengan KPI Aceh. Acara ini merupakan proses yang harus dilalui oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Rimba Raya untuk mendapatkan mandat proses pintu masuk perizinan, apabila hal ini dinyatakan lulus oleh KPI Aceh, maka tentunya rekomendasi kelayakan akan diberikan kepada LPPL Radio Rimba Raya.”ujar Sekda Drs. Ismarissiska, MM.

Ismarissiska menambahkan, perlu kita ketahui, bahwa perangkat yang digunakan oleh Radio Rimba Raya sudah sesuai standarisasi. Program yang disampaikan pun sudah bagus, hanya saja izin belum diperpanjang. “Harapan kami semoga jangkauannya bukan hanya di Bener Meriah saja tetapi bisa menjangkau hingga daerah luar. Jangan terkesan bahwa Tugu Rimba Raya itu tinggal monument yang tidak bertuan, tapi sebagai talikasih antara Radio Rimba Raya dan Tugu Rimba Raya ”kata Ismarissiska.

Sebelumnya Ketua KPI Aceh Muhammad Hamzah, M. Kom dalam kesempatan itu menyampaikan, pada kegiatan Evaluasi Dengar Pendapat, KPI Aceh menghadirkan ketujuh komisioner KPI Aceh.

Muhammad Hamzah menambahkan, tujuan kehadiran KPI Aceh ke Kabupaten Bener Meriah dalam rangka menjalankan salah satu proses dari pengurusan perizinan LPPL Radio Rimba Raya yang diajukan kepada KPI Aceh.

“Untuk proses tersebut kami hadir di Bener Meriah guna melakukan evaluasi degar pendapat, ini perlu dilakukan untuk pengurusan izin yang harus dimiliki LPPL Radia Rimba Raya.”terang Ketua KPI Aceh itu.(Gona)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!